KMCNews, Sumbawa Barat – Sepak terjang legislator yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat satu ini memang tidak diragukan lagi kompetensinya dalam menyuarakan suara rakyat. Iya, sebut saja Masadi SE wakil rakyat dari Partai Nasional Demokrat(NasDem) yang duduk sebagai anggot Komisi Ill DPRD Sumbawa Barat selama ini selalu tampil elegan dalam melayani rakyat sesuai tupoksinya.
Seperti kegiatan reses pada masa sidang lll(Tiga) DPRD KSB tahun 2018, dia menyempatkan diri bertemu langsung dengan para konstituenya di Desa Sermong, Kecamatan Taliwang, Jum’at(26/10) malam. Didesa Sermong Masadi melakukan kegiatan jaring aspirasi dari ratusan konstituen diwilayah Dapil I (Taliwang).
“Merekalah ujung tombak keberadaan kami di kursi dewan dengan demikian apapun masukannya demikian juga kritikan yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian itu tetap menjadi pijakan kami di kursi kedewanan,” terang Masadi.
Jelasnya, hasil serapan aspirasi yang dilakukanya ada program yang masuk prioritas antara tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2018 ini seperti di desa sermong yang segera dituntaskan tentang sarana irigasi pertanian dan jalan usaha tani. Sedangkan untuk tahun 2019 mendatang bakal direalisasikan tentang sarana dan prasarana jalan plus bantuan alat pertanian desa sermong.
Disamping itu tandas Masadi, di bidang pemberdayaan perempuan dia tetap berupaya memperjuangkan anggaran stimulan di desa yang dimanfaatkan untuk kegiatan para kelompok ibu maupun organisasi perempuan di desa itu sendiri. Dengan demikian, Masadi sangat menghendaki dinas terkait segera melakukan langkah-langkah strategis guna mengimplementasikan kegiatan perempuan yang dianggarkan melalui pos di APBD 2018/2019.
“Tentu untuk memotivasi kegiatan pemberdayaan perempuan sekarang ini melihat dari kondisi yang ada memang wajib hukumnya di anggarkan lewat APBD baik tahun 2018 maupun 2019 mendatang,” beber suami dari Suliani ini.
Disisi lain hasil dari kegiatan reses yang dilakukanya itu paling krusial adalah persoalan pertanian terutama pada hasil panen padi. Menurutnya, secara fakta dilapangan yang terjadi beberapa tahun terakhir hasil panen padi ditangan petani tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak jarang dibawah HPP pemerintah.
“Untuk itu sesuai pokok-pokok pikiran di DPRD apapun alasanya petani padi jangan dirugikan dengan hasil panennya. Maka dari itu semua stakeholder yang terlibat dibidang pertanian harus jemput bola untuk mengentaskan permasalahan di petani selama ini,” pungkas Masadi (K D)
Komentar
4 komentar