oleh

Penyuluhan Anti Korupsi, Sekda KSB : Meski KSB Terbaik Kedua, Kita Mesti Terus Belajar

Sumbawa Barat – Kabupaten Sumbawa Barat dalam penilaian MCP (Monitoring Center for Prevention) oleh KPK tertinggi kedua di NTB.

Meski demikian menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T.,M.Si segenap OPD yang ada di Sumbawa Barat harus tetap belajar.

“Kelemahan kita ini, terkadang dalam pengelolaan administrasi keuangan sudah bagus dan sudah sesuai dengan aturan, tetapi ketika ada pendataan, pelaporan yang selanjutnya akan dinilai, disini terkadang kita masih lemah. Demikian pula terkait dengan Survey Penilaian Integritas (SPI), yang berkaitan dengan penempatan aparatur. Disini kita masih perlu pendampingan agar tatakelola aparatur ini, penempatannya sesuai dengan kompetensinya. Ini butuh keseriusan dari kita semua,” ungkap Sekda H. Amar dalam sambutannya saat membuka kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi Lingkup Pemkab Sumbawa Barat Tahun 2024, di Aula pertemuan BKPSDM Sumbawa Barat, Selasa (24/4/24).

Dalam kesempatan ini, Sekda juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja massive para Kepala OPD dalam merespon surat dari KPK terkait dengan Kampanye Anti Korupsi yang telah dilakukan oleh Tim Anti Korupsi Kabupaten yang telah berjalan beberapa hari ini.

“Semoga dengan penyuluhan yang dilakukan hari ini kita bisa lebih mengenal titik rawan korupsi di semua sisi, bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan saja”,imbuh Sekda.

Acara penyuluhan dipandu oleh Irban 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Syaifullah. Sementara itu, yang bertindak selaku pemateri yaitu Haeli, SE. M. Ak, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Propinsi NTB, yang juga ketua Forum Penyuluh Anti korupsi NTB.

Dalam penyampaiannya dirinya menyampaikan bahwa KPK memiliki tugas berat, sementara personil yang ada jumlahnya sedikit, tetapi tugasnya banyak.

Oleh karenanya KPK membuka kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk diadakannya Penyuluh Anti Korupsi di daerah.

“Khusus di NTB, Alhamdulillah pada bulan Agustus tahun 2021 telah dibentuk Forum Penyuluh Anti Korupsi oleh Gubernur NTB. Kita berharap, melalui penyuluhan ini kita dapat memahami korupsi secara sederhana,” ungkapnya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya jawab.

Hadir dalam kegiatan ini, para Kepala OPD lingkup Pemkab. Sumbawa Barat, Camat, para Kepala Desa, dan Ormas.(K1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *