Sumbawa Barat – Transparansi dan partisipasi publik menjadi sorotan utama dalam polemik revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyakit
Kategori: Sorot
DDII KSB dan FKSPP KSB Menolak Pelegalan Minuman Beralkohol di Sumbawa Barat
Sumbawa Barat – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Sumbawa Barat bersama Forum Kerjasama dan Silaturahim Pondok Pesantren Se-Kabupaten Sumbawa Barat (FKSPP
Tanggapan MUI KSB Terhadap Rencana Revisi Perda Miras di KSB
Sumbawa Barat – Seiring dengan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat terutama peredaran minuman keras (miras) di DPRD Kabupaten Sumbawa
Pernyataan Penolakan Pelegalan Miras di KSB oleh Wakil Syuriah NU KSB
Sumbawa Barat – Wakil Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sumbawa Barat, Muhammad Mufti Imam Suyanto, S.Pd.I, M.P., secara tegas menolak rencana pelegalan
Pengurus Daerah IPARI KSB: Tolak Pelegalan Miras Demi Menjaga Integritas Agama dan Adat
Sumbawa Barat – Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (PD IPARI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan tegas menolak upaya pelegalan peredaran
Rencana Revisi Perda Terkait Miras, yang Hilangkan Fungsi MUI dan LATS Diprotes Keras
Sumbawa Barat – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018, tentang Penyakit Masyarakat terutama terkait Minuman Keras yang berpotensi menghilangkan
Revisi Perda Upaya Pelegalan Miras dan Penghilangan Fungsi MUI serta LATS di KSB Dikecam
Sumbawa Barat – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menuai
Imparsial: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Jet Mirage
Jakarta – Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi I DPR turun tangan menindaklanjuti skandal pengadaan pesawat Mirage
Jokowi Diminta Menyetop Politisasi Bansos
Jakarta – Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyarankan agar beragam skema bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah
Pakar : Gelombang Protes Akademisi Bisa Picu Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Jokowi
Jakarta – Gelombang protes kalangan akademikus terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2024 terus membesar. Hingga kini, tercatat sudah
- 1
- 2
- 3
- …
- 6
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.