Sumbawa Barat – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang juga Ketua Komisi 3 H. Basuki AR, SE, menegaskan bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Haji Basuki, kondisi sejumlah BUMD, khususnya Perusda Barinas, saat ini memang masih menghadapi berbagai persoalan serius. Bahkan, berdasarkan hasil audit akuntan publik, perusahaan daerah tersebut mendapatkan opini tidak wajar dari sisi aset, administrasi, dan tata kelola.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka BUMD kita tidak akan berkembang. Justru melalui penyertaan modal ini kita ingin memperkuat dan membenahinya,” ujarnya dalam kegiatan uji publik dan sosialisasi raperda yang digelar di Aula Kantor Camat Maluk, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa semangat utama pemerintah daerah adalah menjadikan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi, termasuk melalui program strategis seperti pengembangan sektor peternakan yang melibatkan perusahaan daerah.
Politi Golkar Dapil 3 KSB ini juga menekankan bahwa pola penyertaan modal tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah terlebih dahulu meminta rencana bisnis yang jelas dan terukur dari masing-masing BUMD, termasuk proyeksi keuntungan yang akan disumbangkan ke daerah.
“Kita minta rencana bisnis yang valid. Ke depan mereka harus jelas mau bergerak di sektor apa dan berapa kontribusinya terhadap PAD,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa penyertaan modal juga bertujuan memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Terkait Bank NTB Syariah, Basuki menyebutkan kontribusinya terhadap daerah cukup signifikan. Pada tahun 2025, pemerintah daerah memperoleh bagi hasil sekitar Rp7 miliar.
Di sisi lain, Haji Basuki turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam perlindungan anak. Ia menilai keterampilan parenting bagi orang tua perlu diperkuat agar mampu memberikan pola asuh yang lebih baik.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan kembali membahas raperda terkait lembaga pendidikan keagamaan agar tetap sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Sementara itu, terkait persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, Basuki mengakui kondisi saat ini cukup dilematis. Namun, pemerintah daerah tengah menyiapkan solusi melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap wilayah.
“DED TPST sedang disusun. Harapannya, ke depan pengelolaan sampah lebih baik dan residu yang dihasilkan bisa diminimalkan,” jelasnya.
Basuki menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran BUMD.(K1)
Komentar