Sumbawa Barat – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan sistem electronic voting (e-voting) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 mulai menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Di tengah antusiasme terhadap modernisasi sistem pemungutan suara, sebagian warga juga menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan aplikasi, potensi manipulasi hasil, hingga kemungkinan terjadinya gangguan teknis saat pelaksanaan.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi sistem e-voting apabila proses penghitungan suara tidak dapat dipantau secara langsung atau berlangsung secara real time. Kekhawatiran lain yang muncul adalah kemungkinan terjadinya kesalahan sistem (error) yang dikhawatirkan dapat memengaruhi hasil pemungutan suara.
“Kalau tidak real time atau tidak bisa dipantau langsung, masyarakat khawatir ada ruang manipulasi. Mudah-mudahan sistemnya benar-benar adil dan transparan,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid, S.Pd, M.Pd menegaskan bahwa penerapan e-voting bukanlah keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai kajian dan koordinasi dengan sejumlah lembaga sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
“Pekan depan kami akan menggelar sosialisasi secara terbuka bersama tim e-voting dari PT INTENS Jakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah berpengalaman mendampingi pelaksanaan Pilkades e-voting di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Abdul Hamid kepada KMC Media Grup, Jum’at (31/7/26).
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi tersebut juga akan disertai demonstrasi penggunaan perangkat e-voting sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung tahapan pemungutan suara hingga proses penghitungan hasil.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memastikan seluruh Pilkades Serentak Tahun 2026 yang akan digelar di 21 desa pada Oktober mendatang menggunakan sistem e-voting. Kebijakan ini menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten pertama di Nusa Tenggara Barat yang menerapkan e-voting secara menyeluruh dalam Pilkades.
Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, S.T., M.Si, menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah hanya merencanakan penerapan e-voting sebagai proyek percontohan di satu atau dua desa. Namun, setelah berkonsultasi dengan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diputuskan bahwa seluruh desa yang melaksanakan Pilkades akan menggunakan sistem elektronik tersebut.
“Kita sudah memutuskan bahwa Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan e-voting. Mungkin ini yang pertama di NTB, bahkan bisa menjadi kabupaten ketiga di Indonesia yang menerapkannya,” ujar Amar.
Menurut Bupati, hasil konsultasi menunjukkan bahwa biaya mobilisasi perangkat untuk satu atau dua desa hampir sama dengan pelaksanaan di seluruh desa secara bersamaan. Karena itu, pemerintah memilih menerapkan e-voting secara penuh.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat persiapan selama Agustus hingga September, termasuk menyusun pola sosialisasi dan simulasi penggunaan e-voting kepada masyarakat.
“Saya minta Agustus ini seluruh persiapan sudah dibakukan, mulai dari pola sosialisasi hingga demonstrasi penggunaan e-voting, sehingga tidak ada kesulitan saat pelaksanaan nanti,” tegasnya.
Amar meyakini sistem e-voting akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkades karena mampu meminimalkan kesalahan saat pencoblosan.
“Kalau sudah menggunakan e-voting, tidak ada lagi suara rusak, tidak ada yang mencoblos dua pilihan atau mencoblos semua. Prinsip one man, one vote benar-benar terjamin sehingga kualitas suara masyarakat juga lebih baik,” katanya.
Dengan pelaksanaan sosialisasi, simulasi, serta pendampingan dari tim berpengalaman, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap seluruh masyarakat dapat memahami mekanisme e-voting dan ikut mengawasi proses demokrasi desa secara aktif.
Pemerintah optimistis Pilkades Serentak 2026 tidak hanya berjalan aman dan lancar, tetapi juga menjadi tonggak modernisasi penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.(K1)
Komentar