Mataram – Forum Komite SMA-SMK-SLB Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan lima poin aspirasi kepada Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hearing yang berlangsung siang tadi, Selasa (4/8/26) di Kantor DPRD NTB, terkait berbagai persoalan yang dihadapi sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di daerah tersebut.
Aspirasi itu disampaikan sebagai bentuk kepedulian komite sekolah, yang merupakan representasi orang tua siswa dan masyarakat, dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Ketua Forum Komite SMA-SMK Sumbawa Barat, Lalu Mustakim Patawari LM, S.TP., M.Si., mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPRD agar pelayanan pendidikan semakin optimal.
“Lima persoalan yang kami sampaikan merupakan kondisi riil yang dihadapi sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat dan diharapkan dapat menjadi perhatian DPRD NTB,” ujarnya, dalam siaran Pers yang diterima KMC Media Grup.
Lima aspirasi yang disampaikan meliputi kekurangan guru produktif di SMK dan guru mata pelajaran di SMA, penempatan pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah yang berlangsung terlalu lama, ketimpangan jumlah siswa dengan ketersediaan ruang belajar, regulasi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan sekolah, serta perlunya penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengangkatan pejabat di lingkungan sekolah.
Forum Komite menilai keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membuat sejumlah kebutuhan pendidikan belum dapat terpenuhi. Di sisi lain, perubahan regulasi terkait kontribusi masyarakat melalui Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dinilai turut mengurangi kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, Forum Komite berharap Komisi V DPRD NTB dapat mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut demi meningkatkan kualitas pendidikan di SMA, SMK, dan SLB di NTB.(K1)
Komentar