Oleh : Indra Irawan LM, S.Kom – Pimred KMC Media Group
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk mulai membaca arah sebuah kepemimpinan. Di Kabupaten Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah – Hanifah (Amanah) pasangan Bupati dan Wakil Bupati mengawali masa jabatan dengan semangat persatuan dan percepatan pembangunan. Narasi optimisme digaungkan, program prioritas diluncurkan, dan komitmen perubahan ditegaskan. Namun dalam tradisi demokrasi yang sehat, capaian tidak boleh berdiri tanpa evaluasi. Publik berhak menguji sejauh mana komitmen itu bertransformasi menjadi realitas.
Persatuan menjadi fondasi yang terus dikedepankan. Nilai kebersamaan, inklusivitas, dan gotong royong diangkat sebagai ruh kepemimpinan. Akan tetapi, persatuan tidak cukup diukur dari suasana yang tampak tenang di permukaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah distribusi kebijakan telah benar-benar adil bagi semua lapisan masyarakat. Apakah kelompok dengan latar belakang pilihan politik berbeda merasakan ruang dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, apakah partisipasi publik dalam perumusan kebijakan bersifat substantif atau sekadar memenuhi prosedur formal.
Persatuan sejati menuntut keberanian memastikan tidak ada kelompok yang merasa tertinggal atau diabaikan. Jika masih ada kesan eksklusivitas dalam akses kebijakan atau komunikasi pemerintahan, maka pekerjaan rumah itu belum selesai.
Program “KSB Maju Luar Biasa” menjadi simbol optimisme pembangunan. Infrastruktur digenjot, pelayanan dasar diperkuat, dan agenda percepatan ekonomi digerakkan. Namun ukuran keberhasilan tidak dapat berhenti pada jumlah proyek atau tingginya serapan anggaran. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Apakah pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, petani, dan nelayan? Apakah kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah terpencil mengalami perbaikan signifikan? Apakah indikator keberhasilan program disusun secara terukur dan datanya terbuka untuk diuji publik? Tanpa transparansi indikator dan evaluasi berbasis data, istilah “maju” berisiko menjadi slogan yang sulit diverifikasi.
Dalam aspek tata kelola, komitmen terhadap transparansi anggaran menjadi harapan penting. Pemerintahan yang modern tidak hanya bekerja efektif, tetapi juga membuka diri terhadap pengawasan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, prioritas apa yang didahulukan, dan sejauh mana belanja daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Akuntabilitas tidak berhenti pada laporan administratif yang rapi. Ia menuntut keberanian untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan program yang tidak efektif. Jika ruang kritik masih terbatas atau data sulit diakses, maka semangat transparansi perlu diperkuat lagi.
Penegakan hukum juga menjadi barometer penting. Supremasi hukum adalah fondasi stabilitas daerah dan kepercayaan publik. Namun konsistensi menjadi ujian utama. Apakah aturan ditegakkan tanpa pandang bulu? Bagaimana tindak lanjut terhadap pelanggaran yang melibatkan oknum pejabat atau pihak dengan kedekatan politik? Apakah aparat bekerja profesional dan bebas dari tekanan kepentingan?
Hukum yang adil tidak hanya tegas kepada yang lemah, tetapi juga berani menyentuh yang kuat. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan sulit tumbuh secara utuh.
Lebih jauh lagi, satu tahun pertama seharusnya mulai memperlihatkan arah jangka panjang. Peta jalan pembangunan lima tahun perlu hadir dengan target yang terukur dan realistis. Keadaan fiskal daerah harus dijawab dengan strategi inovatif, bukan sekadar penyesuaian rutin. Ketimpangan antarwilayah di Sumbawa Barat memerlukan kebijakan afirmatif yang jelas, bukan hanya komitmen normatif. Tantangan ekonomi global dan isu lingkungan pun menuntut kesiapan yang terencana, bukan respons reaktif sesaat.
Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan capaian yang telah diraih. Sebaliknya, ia hadir sebagai pengingat bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui program, tetapi melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian berbenah. Kepemimpinan yang kuat bukanlah yang alergi terhadap kritik, melainkan yang menjadikannya energi perbaikan.
Satu tahun telah berlalu. Harapan masyarakat Sumbawa Barat tetap besar. Kini pertanyaannya sederhana namun mendasar apakah tahun-tahun berikutnya akan menghadirkan jawaban yang lebih konkret atas berbagai persoalan tersebut. Pada akhirnya, waktu akan menjadi penguji, dan masyarakatlah yang akan menjadi penilainya.
Komentar