Sumbawa Barat – Massa yang tergabung dalam Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi demonstrasi di Simpang Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (2/6). Dalam aksi tersebut, massa sempat memblokade akses menuju Pelabuhan Poto Tano sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian dari pemerintah pusat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu diwarnai dengan orasi dari sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa. Dalam tuntutannya, massa kembali menagih janji Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya disebut akan memberikan informasi lanjutan terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa pada Maret lalu.
“Sudah berulang kali masyarakat Pulau Sumbawa diberikan harapan. Kami hanya meminta kepastian, bukan janji yang terus menerus ditunda,” tegas salah seorang orator di hadapan peserta aksi.
Dalam orasinya, massa menilai perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa telah berlangsung cukup lama dan telah melalui berbagai tahapan. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan yang mampu menjawab harapan masyarakat yang selama ini memperjuangkan terbentuknya daerah otonomi baru tersebut.
Selain menyoroti persoalan pemekaran wilayah, para orator juga mengangkat berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat Pulau Sumbawa. Kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut.
Massa juga menyinggung keberadaan sektor pertambangan yang selama ini beroperasi di Pulau Sumbawa. Menurut mereka, besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun percepatan pembangunan daerah.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin masyarakat Pulau Sumbawa merasakan keadilan dari kekayaan alam yang selama ini diambil dari tanah kami,” ujar seorang orator lainnya.
Di tengah aksi, massa turut menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat. Mereka menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan besarnya kontribusi daerah terhadap pendapatan negara.
Situasi sempat memanas ketika peserta aksi menyampaikan kekecewaan terhadap belum adanya jawaban yang dianggap memuaskan dari pemerintah pusat. Namun pimpinan aksi terus mengingatkan massa untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu benturan dengan aparat keamanan.
Sebagai bentuk simbol perjuangan, massa melakukan pembakaran ban di lokasi aksi. Asap hitam yang membumbung di kawasan Simpang Poto Tano menjadi simbol kekecewaan sekaligus tekad peserta aksi untuk terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Api ini mungkin bisa dipadamkan, tetapi semangat perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa tidak akan pernah padam sampai ada kepastian dari pemerintah pusat,” seru salah satu pimpinan aksi yang disambut sorakan peserta.
Menjelang sore hari, perwakilan pemerintah daerah bersama aparat keamanan sempat melakukan komunikasi dengan peserta aksi. Namun massa tetap bersikeras bahwa yang mereka tunggu adalah kehadiran dan jawaban langsung dari pemerintah pusat terkait perkembangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Pemblokiran akses menuju Pelabuhan Poto Tano sempat menyebabkan perlambatan arus kendaraan sebelum situasi kembali berangsur normal.(K1)
Komentar