Ini Proyek Akhir 2025 yang Disorot Komisi III DPRD KSB

Sumbawa Barat – Serangkaian temuan lapangan terkait proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 membuat Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersiap mengambil langkah lanjutan.

Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Perhubungan. Forum ini akan membedah realisasi fisik dan anggaran tahun 2025 sekaligus merumuskan arah program dan kegiatan tahun anggaran 2026, sebagai upaya memastikan perbaikan dan penyempurnaan pembangunan infrastruktur di Sumbawa Barat berjalan tepat sasaran.

Langkah tersebut diambil usai Komisi III DPRD KSB melakukan kunjungan kerja lapangan ke Kecamatan Taliwang, Rabu (21/1/2026). Kunjungan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 14.00 Wita itu mengungkap sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki Rasyid, S.E, didampingi Sekretaris Komisi III H. Riyadi, S.E, serta anggota komisi Santri Yusmulyadi, S.T., Baharung, dan Kamaluddin Rick. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2025.

Dalam peninjauan bersama Dinas PUPR, Komisi III menemukan pembangunan drainase lingkungan di kawasan KTC belum rampung dan belum berfungsi maksimal. Air masih terlihat tergenang karena pembangunan saluran dinilai tidak memperhatikan elevasi. Selain itu, ukuran saluran pembuang dan gorong-gorong di beberapa titik, termasuk di depan Dinas Sosial dan kawasan Telaga Baru, dianggap tidak sesuai dengan debit air.

Kondisi tersebut memicu genangan bahkan berpotensi menimbulkan banjir di kawasan permukiman warga. Komisi III juga mencatat adanya gorong-gorong yang terhambat pipa PDAM, saluran belum tembus ke sungai, hingga perbedaan ketinggian saluran pembuang sekitar 30–40 sentimeter di Kelurahan Bugis. Situasi diperparah oleh saluran di samping Toko Masalembo yang belum memiliki penutup dan menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar.

Selain drainase, pembangunan trotoar di kawasan KTC juga menjadi perhatian. DPRD mendorong agar aspek estetika lebih diperhatikan untuk mendukung aktivitas publik seperti Car Free Day dan jogging track. Komisi III juga menilai masih belum jelasnya pembagian kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Perkim dalam penanganan infrastruktur drainase di KTC dan Kelurahan Bugis.

Pada sektor perumahan, Komisi III meninjau sejumlah titik program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Taliwang. Hasilnya, program RTLH tahun anggaran 2025 diketahui masih berjalan hingga Januari 2026. Komisi III menemukan masih banyak rumah panggung berdinding anyaman bambu yang diharapkan dapat terakomodir dalam program RTLH tahun 2026.

DPRD turut menampung aspirasi warga agar pembangunan rumah yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh hunian yang layak.

Di bidang perhubungan, Komisi III menemukan dua unit travo listrik di kawasan KTC dalam kondisi rusak, yang mengakibatkan lampu penerangan jalan padam selama beberapa hari. Selain itu, masih terdapat sejumlah kabel bawah tanah yang belum terpasang akibat adanya proyek drainase yang sedang berlangsung.(K1)