Sumbawa Barat – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat (KSB) menyoroti kelangkaan minyak goreng yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat. HMI KSB menduga adanya permainan tengkulak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan lebih di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat.
Ketua Umum HMI KSB, Indra Dwi Herfiansyah, menyampaikan bahwa kelangkaan minyak goreng tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor distribusi atau produksi, melainkan kuat dugaan adanya praktik penimbunan dan permainan harga di tingkat distributor hingga pengecer.
“Fenomena ini tidak bisa dianggap biasa. Kami melihat ada indikasi permainan oleh oknum tengkulak yang menahan stok untuk menciptakan kelangkaan di pasar, sehingga harga bisa dikendalikan,” ujarnya.
HMI KSB juga menemukan bahwa di sejumlah ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, stok minyak goreng kerap kosong dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan adanya gangguan distribusi yang tidak wajar.
Selain itu, HMI KSB turut mengaitkan kelangkaan ini dengan meningkatnya kebutuhan minyak goreng, termasuk untuk mendukung operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai berpotensi menyerap pasokan dalam jumlah besar, sehingga jika tidak diatur dengan baik, dapat memicu kelangkaan di tingkat masyarakat.
“Kami tidak menutup kemungkinan bahwa tingginya kebutuhan untuk dapur MBG ikut mempengaruhi ketersediaan di pasar. Namun, jika benar ada penimbunan oleh tengkulak, maka ini adalah persoalan serius yang harus segera ditindak,” lanjutnya.
HMI KSB mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor dan gudang-gudang penyimpanan minyak goreng. Selain itu, pengawasan terhadap rantai distribusi juga perlu diperketat guna memastikan tidak ada praktik curang yang merugikan masyarakat.
Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga diminta untuk mengusut tuntas dugaan permainan tengkulak tersebut. HMI KSB menegaskan bahwa kelangkaan bahan pokok seperti minyak goreng sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Jika ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari praktik yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
HMI KSB memastikan akan terus mengawal isu ini dan siap turun ke lapangan untuk mengumpulkan data serta aspirasi masyarakat, guna mendorong transparansi dan keadilan dalam distribusi bahan pokok di daerah.(K2)
Komentar