Jakarta — Presiden Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, terus mengintensifkan agenda perjuangan di Jakarta melalui rangkaian langkah strategis yang dikemas dalam Batavia Challenge.
Langkah ini dirancang untuk mempercepat proses pemekaran dan memastikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bergerak secara terukur, legal, dan memiliki dukungan politik yang kuat.
Dalam upaya memperkuat pijakan legislasi, Sahril Amin menyoroti pentingnya klarifikasi terhadap RUU PPS No. 23 kepada DPR RI serta KP3S.
Menurutnya, kejelasan mengenai posisi RUU tersebut menjadi fondasi utama dalam perjuangan pemekaran. Materi itu juga telah menjadi bagian penting dalam penyampaian pidatonya sebagai salah satu narasumber pada Rapat Akbar Nasional PPS, 10 November 2025.
Selain itu, ia mendorong percepatan progress hak inisiatif yang diklaim telah mendapatkan dorongan dari sejumlah anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa. Menurut Sahril, jalur legislatif ini adalah “koridor resmi” yang harus dijaga keberlangsungannya hingga masuk dalam agenda pembahasan nasional.
Di Jakarta, Sahril juga mengaktifkan komunikasi melalui KP3S serta mengonsolidasikan dukungan dari berbagai elemen diaspora Sumbawa.
Tak hanya berhenti pada jalur politik, Presidium Aliansi PPS juga menyiapkan opsi uji materi terhadap UU NTB di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukum ini disiapkan sebagai jalur alternatif apabila terdapat regulasi yang dinilai menghambat atau bertentangan dengan aspirasi pembentukan provinsi baru.
Dalam pernyataannya, Muhammad Sahril Amin Dea Naga juga menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus dilakukan secara simultan di semua lini.
“Batavia Challenge kami jelas pastikan RUU dipastikan legalitas dan dukungannya di DPR, dorong hak inisiatif yang nyata dari wakil rakyat Pulau Sumbawa, bangun koordinasi dengan KP3S, serta siapkan jalur hukum melalui uji materi ke MK jika diperlukan semua langkah ini harus berjalan bersamaan agar PPS bukan sekadar gagasan, tetapi sebuah keniscayaan bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan gerakan PPS sangat bergantung pada kolaborasi multipihak.
“Konsolidasi rakyat dan kerja sama elit politik adalah kunci. Ketika satu jalur tertutup, kita harus bergerak lewat jalur yang lain secara terukur legislatif, yudisial, dan gerakan basis,” ujarnya.(K1)
Komentar