Sumbawa Barat – Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amar–Nani, menjadi bahan refleksi dalam diskusi publik yang menghadirkan akademisi, aktivis, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut berkembang menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap capaian, tantangan, serta arah kebijakan pemerintahan daerah.
Malikur Rahman dalam pandangannya menekankan bahwa refleksi kepemimpinan harus dilakukan secara komparatif dengan melihat capaian pemerintahan sebelumnya. Ia menilai anggaran pendidikan pada periode terdahulu lebih tinggi dibanding saat ini. Ia juga menyinggung perbandingan antara Program Kartu Pariri Bariri dan Kartu KSB Maju yang disebut memiliki perbedaan dari sisi alokasi anggaran. Penempatan dana Rp400 miliar ke bank daerah turut dipertanyakan, terutama menyangkut urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, karena arah kebijakan anggaran sepenuhnya berada di ranah eksekutif, maka transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan. Secara umum, ia menilai sektor pendidikan membutuhkan perhatian serius karena dinilai mengalami penurunan kualitas.
Manurung, S.Pd, menambahkan bahwa refleksi tidak boleh berhenti pada seremoni atau deklarasi, tetapi harus berbasis evaluasi nyata terhadap program yang telah dicanangkan. Ia menilai refleksi internal yang dilakukan sebelumnya belum membawa perubahan signifikan. Kartu KSB Maju dinilai hanya berganti kemasan tanpa menyentuh substansi pada beberapa sektor. Ia juga menekankan agar program kerja pemerintah tidak bersifat politis serta menyoroti masih adanya proyek daerah yang belum selesai akibat lemahnya pengawasan teknis.
Sementara itu, Indra Irawan, LM, menyampaikan bahwa Amar–Nani adalah pemimpin sah KSB, namun kepemimpinan harus memastikan seluruh warga, termasuk yang tidak mendukung secara politik, tetap dirangkul dalam semangat kebersamaan sebagaimana cita-cita KSB didirikansemua turut partisipasi aktif. Ia menyoroti data Kesbangpol yang menunjukkan belum semua organisasi sipil mendapat dukungan dan pelibatan dalam pembangunan. Transparansi APBD, menurutnya, harus dibuka secara luas kepada publik dan lembaga sosial sebagai bukti komitmen antikorupsi. Ia juga menyinggung Tagline KSB Maju Luar Biasa selarasa dengan fakta yang ada misalnya, segera wujudkan penerbangan di Kiantar, perlunya pemberdayaan kontraktor lokal, serta pentingnya pelatihan tenaga kerja dan penguatan UMKM secara terarah.
BD. Habibie menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk afiliasi politik, melainkan aspirasi murni sebagai bagian dari masyarakat KSB. Ia mengingatkan bahwa Kartu KSB Maju memiliki tujuh program utama yang perlu dievaluasi secara substantif agar benar-benar menyentuh akar persoalan.
Mulyadi Yorry menilai kritik adalah ruang wajib dalam demokrasi. Ia memandang Kartu KSB Maju belum sepenuhnya menyentuh keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil. Sasaran bantuan pendidikan dinilai belum tepat, sementara di sektor pertanian pemerintah perlu menjamin stabilitas harga gabah. UMKM, menurutnya, harus berbasis pada potensi daerah dengan skala pengembangan ekonomi yang jelas. Ia juga menyoroti subsidi pertanian agar tepat sasaran, persoalan kerusakan lingkungan yang dinilai bertolak belakang dengan data indeks, hingga kasus rumah roboh yang menjadi indikator masih adanya problem sosial mendasar. Konsep pariwisata kerakyatan, tegasnya, harus dibangun dari bawah (bottom-up), bukan top-down.
Berbeda dengan sejumlah kritik tersebut, Usman Renggo berpandangan bahwa tujuh program Kartu KSB Maju harus dilihat secara utuh dan terintegrasi. Ia menilai fungsi kontrol pemerintahan sudah berjalan dan program unggulan Amar–Nani masih dalam tahap proses yang memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil maksimal.
Alvin dalam forum tersebut mendorong pengaktifan kembali fungsi Humas pemerintah daerah agar komunikasi publik lebih efektif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi data penerima bantuan, penguatan penegakan hukum di sektor pertanian melalui peran PPL, serta harapan agar dana Rp400 miliar mampu mendukung pengusaha lokal.
Dari kalangan mahasiswa, HMI KSB melalui Indra menyatakan komitmennya untuk tetap strategis dan kritis terhadap pemerintah. Mereka menyoroti program pendidikan yang dinilai tumpang tindih akibat basis data yang tidak sinkron. Penempatan Rp400 miliar di Bank NTB Syariah dipertanyakan urgensinya di tengah kondisi pendidikan yang belum optimal. Selain itu, mereka meminta evaluasi porsi anggaran kepemudaan dan KNPI, mengingat PAD KSB masih sangat bergantung pada sektor tambang. Penyesuaian RIPARDA dan RIPARKAB dengan konsep pariwisata kerakyatan juga menjadi tuntutan, termasuk menjaga independensi penegakan hukum agar kejaksaan tidak terlibat langsung dalam proyek strategis daerah.
Haerudin menyampaikan bahwa Kartu KSB Maju masih dalam tahap awal pelaksanaan dan bantuan tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Ia juga mengungkap hasil survei terhadap eks narapidana yang menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok rentan tersebut. Secara umum, ia menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan cukup baik.
Dani menegaskan bahwa kritik harus selalu diiringi solusi konkret. Ia menempatkan pendidikan sebagai akar peningkatan kualitas SDM sekaligus pencegahan kejahatan. Penguatan adab dan integritas dalam sistem pendidikan serta pelatihan guru menjadi fokus yang perlu diprioritaskan.
Sementara itu, Abu Bakar (Beko) menyoroti rendahnya responsibilitas OPD. Ia menilai anggaran besar belum berbanding lurus dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Ia juga menyinggung belum adanya kebijakan jelas terkait penataan kabel oleh Kominfo, lemahnya advokasi perlindungan anak, serta pentingnya pelibatan NGO dalam dialog publik. Menurutnya, setiap ide dan gagasan hasil diskusi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar wacana.
“Diskusi publik ini menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan merupakan fase penting untuk membaca arah kebijakan dan melakukan koreksi. Kritik dan apresiasi yang muncul menjadi cerminan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Refleksi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola, penguatan program, dan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkas Benni Tanaya Presiden Soladarity Center inisiator acara.(K1)
Komentar