Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2027.

Persetujuan bersama antara Bupati Sumbawa Barat dan pimpinan DPRD tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis 9 November 2026. Ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD sekaligus mencerminkan komitmen dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kesepakatan ini merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan secara intensif antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan mencermati berbagai aspek, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, pembiayaan daerah, hingga kesesuaian program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, kerja sama, serta berbagai masukan konstruktif selama proses pembahasan RAPBD.

Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen utama untuk mewujudkan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Persetujuan bersama ini merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, H.Amar Nurmansyah, S.T., M.Si.

APBD Berorientasi pada Program Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat

 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memastikan bahwa kebijakan penganggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah, khususnya melalui agenda pembangunan KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa.

Kedua agenda tersebut menjadi landasan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Alokasi anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Dengan demikian, APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemerintah Daerah juga menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Selanjutnya Melalui Tahapan Evaluasi Sesuai Ketentuan

 Setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan evaluasi tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa substansi APBD telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, kepentingan umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan, sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Dengan tercapainya persetujuan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap seluruh tahapan penetapan APBD dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat segera berjalan sesuai jadwal.

Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi, kesamaan visi, dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat.

Pada akhirnya, APBD harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan cita-cita besar Sumbawa Barat.(K1)