Sumbawa Barat — Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menghadapi sorotan serius dalam persoalan sanitasi. Daerah yang pernah mencatat prestasi nasional dengan menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), meraih STBM Award dari Kementerian Kesehatan RI, sekaligus mencatat Rekor MURI pada 2021, kini justru dilaporkan mengalami kemerosotan posisi dalam capaian STBM di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berdasarkan Data Diagnostik pencapaian STBM regional NTB Triwulan II 2026, yang disampaikan Benny dari Solidarity Center KSB, posisi KSB disebut merosot dan tidak lagi berada dalam jajaran lima besar capaian STBM NTB.
Kondisi ini menjadi ironi. Sebab, berdasarkan data diagnostik sanitasi Dinas Kesehatan NTB tahun 2022, KSB sebelumnya dikenal memiliki capaian yang sangat kuat dan bahkan menjadi salah satu daerah yang dijadikan contoh praktik baik dalam penerapan STBM.
Kini, posisi tersebut justru disebut bergeser. Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Barat dan Lombok Timur berada di posisi teratas dalam matriks sanitasi, sementara KSB tidak lagi berada di lima besar.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa daerah yang pernah menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menuntaskan 5 Pilar STBM justru kesulitan mempertahankan capaian tersebut?
Dari data yang disampaikan, persoalan KSB terutama terlihat pada Pilar 4, Penanganan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pilar 5, Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga (PALDRT).
Rata-rata capaian pada dua pilar tersebut disebut berada di angka sekitar 91,4 persen, turun dibandingkan capaian dalam diagnostik sanitasi 2022 yang sebelumnya mencapai 100 persen.
Angka tersebut seharusnya menjadi peringatan sangat serius bagi pemerintah daerah.Sebab, mempertahankan status sebagai daerah dengan sanitasi terbaik bukan hanya soal mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana memastikan standar tersebut terus hidup di tengah masyarakat.
Jika data 2026 tersebut benar-benar menggambarkan kondisi aktual di lapangan, maka kemerosotan ini layak dibaca sebagai indikasi lemahnya konsistensi pemerintah dalam mempertahankan program STBM.
Prestasi MURI dan STBM Award semestinya bukan menjadi titik akhir.Justru setelah penghargaan diraih, tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut tidak turun dan tetap menjadi budaya masyarakat.
“Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak boleh hanya konsisten ketika mengejar penghargaan. Yang jauh lebih penting adalah konsisten mempertahankan standar sanitasi setelah penghargaan itu diperoleh.”tandas Beny Tanaya Direktur Soladarity Center.
KSB perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh apakah persoalannya berada pada pengelolaan sampah rumah tangga, sistem pengelolaan air limbah domestik, perubahan perilaku masyarakat, lemahnya monitoring, atau justru berkurangnya intervensi dan anggaran pemerintah.
Sanitasi bukan saja masalah angka dalam tabel capaian pemerintah.Sanitasi berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Persoalan sanitasi yang tidak ditangani secara konsisten dapat meningkatkan berbagai risiko penyakit dan masalah kesehatan lingkungan, termasuk penyakit yang berkaitan dengan lingkungan serta persoalan gizi dan tumbuh kembang anak.
“Karena itu, pemerintah KSB tidak cukup hanya mengingat kembali keberhasilan 2021.Yang dibutuhkan sekarang adalah membuktikan bahwa KSB masih layak menjadi contoh,” ungkap Beny.
Ditegaskan Beny, jika pernah menjadi daerah pertama yang menuntaskan 5 Pilar STBM, maka mempertahankan predikat tersebut seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan, bukan sekadar cerita keberhasilan masa lalu.
“Pemerintah daerah perlu segera berbenah, memperkuat kembali Pilar 4 dan Pilar 5, melakukan evaluasi lapangan, serta membuka data capaian STBM secara transparan kepada publik.Sebab, prestasi boleh diraih sekali, tetapi kualitas harus dipertahankan setiap hari,” pungkas Beny Tanaya.(K1l
Komentar