Di tengah euforia pemerintah suatu daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, publik sering kali diarahkan pada satu kesimpulan sederhana daerah tersebut dianggap bersih dan bebas dari penyimpangan anggaran. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Opini WTP sejatinya merupakan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Artinya, laporan dianggap tersusun dengan baik, administrasi keuangan dinilai tertib, dan bukti-bukti pengeluaran dianggap memadai secara audit. Namun WTP bukan sertifikat suci yang menjamin tidak adanya korupsi.
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak sedikit daerah yang bertahun-tahun memperoleh WTP justru tersandung kasus korupsi. Mulai dari proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga praktik suap dalam pengelolaan anggaran daerah. Ini membuktikan bahwa tertib administrasi tidak selalu berbanding lurus dengan bersihnya integritas pejabat.
Persoalan utama terletak pada cara sebagian elite pemerintah memanfaatkan opini WTP sebagai alat pencitraan politik. WTP dipromosikan seolah menjadi bukti mutlak keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Padahal, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar laporan keuangan yang rapi. Publik membutuhkan transparansi, keberpihakan anggaran kepada rakyat, pelayanan yang baik, serta keberanian aparat penegak hukum dalam menindak penyimpangan.
Audit keuangan juga memiliki keterbatasan. Pemeriksaan dilakukan dengan metode tertentu dan tidak selalu mampu membongkar praktik korupsi yang terselubung, terorganisir, atau melibatkan rekayasa proyek. Karena itu, pengawasan masyarakat, media, lembaga hukum, dan partisipasi publik tetap menjadi benteng utama menjaga anggaran daerah.
Pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada kebanggaan memperoleh WTP. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya pemerintahan yang jujur, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya laporan keuangan yang terlihat rapi di atas kertas, melainkan sejauh mana anggaran benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
WTP adalah capaian administratif. Tetapi kepercayaan rakyat hanya lahir dari integritas yang nyata.
Komentar