Disaat Kabupaten Sumbawa Barat tengah bersolek menyambut hari kelahirannya yang ke-22, sebuah kabar tak sedap justru menyayat suasana.
Alih-alih pesta syukur atas perjalanan dua dekade lebih, publik dikejutkan dengan laporan hukum terhadap Bupati Sumbawa Barat ke Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi NTB oleh praktisi hukum dan ktivis sosial setempat.
Laporan itu menyinggung dugaan keterlibatan dalam korupsi proyek, yang membuat publik berhenti tersenyum di tengah gegap-gempita persiapan perayaan daerah.
Pertanyaan yang paling keras menggema di ruang publik adalah ini Apakah pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan benar-benar untuk rakyat, atau ada tangan-tangan yang terlalu dalam menjangkau anggaran daerah?
Dalam momentum yang seharusnya menjadi refleksi dan kebanggaan, justru muncul potret buram tata kelola yang semakin membuat rakyat geram.
Setiap tahun KSB merayakan hari jadinya dengan jargon besar “Maju, Makmur, Bermartabat.” Namun apa arti bermartabat bila aroma penyalahgunaan kewenangan justru menyeruak dari pucuk pimpinan daerah?
Tentu, Bupati sebagai terlapor memiliki hak jawab dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi mari jujur ketika pemimpin daerah sampai harus berhadapan dengan laporan dugaan korupsi, itu tanda serius ada yang tidak beres dengan sistem, pengawasan, atau karakter kepemimpinan.
Masyarakat bertanya-tanya dan berhak bertanya, Mengapa kasus ini muncul justru saat daerah merayakan ulang tahun? Apakah ini kebetulan, ataukah gunung es yang akhirnya mulai mencair? Berapa banyak proyek yang selama ini “terlihat indah di atas kertas” tetapi menyimpan persoalan di balik layar?
Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan bukan klarifikasi manis, bukan konferensi pers penuh retorika, apalagi pengalihan isu.
Yang dibutuhkan adalah transparansi total, audit independen, dan komitmen penuh aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa gentar tanpa pandang jabatan, tanpa pandang kekuasaan.
Jika laporan ini terbukti, maka sejarah KSB akan mencatat dengan tinta paling gelap bahwa di tahun ke-22 kelahirannya, daerah ini dipimpin oleh figur yang justru menyeret marwah KSB ke titik terendah.
Tapi jika tuduhan itu tidak terbukti, maka laporan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah rakyat sudah kehilangan kepercayaan, dan itu saja sudah merupakan krisis integritas.
Satu hal pasti, KSB yang memasuki usia 22 tahun tidak butuh pesta besar. Yang dibutuhkan adalah pemimpin bersih, anggaran yang tepat sasaran, dan keberanian masyarakat untuk terus mengawasi.
Dan hari ini, keberanian itu sudah muncul bukan dari gedung pemerintah, tetapi dari rakyatnya sendiri.
Komentar