Sumbawa Barat – Tokoh muda asal Sampir, Muhdar Doris, menyatakan kesiapan memimpin aksi besar-besaran untuk menduduki Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat (Kejari KSB).
Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi, termasuk proyek Bendungan Tobang Seteluk, proyek jalan, serta proyek lain yang diduga merugikan keuangan daerah dan disebut-sebut menyeret nama Bupati Sumbawa Barat.
Menurut Muhdar Doris, masyarakat sudah cukup lama menunggu transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum. Namun hingga kini, perkembangan kasus yang dilaporkan oleh para aktivis dan praktisi hukum dinilai berjalan di tempat.
“Kami tidak sedang main-main. Jika Kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum, maka kami akan turun dengan kekuatan penuh. Masyarakat berhak tahu sejauh mana penanganan kasus Bendungan Tobang dan proyek-proyek bermasalah lainnya, termasuk dugaan keterlibatan pejabat daerah,” tegas Muhdar Doris.
Ia menambahkan bahwa aroma korupsi semakin kuat dirasakan masyarakat, terutama karena banyak kejanggalan dalam proses pengerjaan sejumlah proyek strategis daerah. Mulai dari perencanaan, kualitas pembangunan, hingga serah terima pekerjaan yang dianggap tidak transparan.
“Kami tidak ingin Sumbawa Barat menjadi kuburan anggaran. Jangan ada lagi proyek asal jadi, proyek fiktif, atau proyek yang dibuat untuk memperkaya kelompok tertentu. Kalau Bupati memang bersih, buktikan. Jangan sembunyi di balik kewenangan,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih jauh, Muhdar mengungkapkan bahwa aksi pendudukan Kejari KSB akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh desa, aktivis, hingga warga terdampak proyek.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk merusak, tetapi untuk menguatkan supremasi hukum.
“Kami akan duduki Kejaksaan dengan damai, tapi tegas. Kami tidak akan pulang sebelum ada jawaban resmi dan langkah konkret. Penegak hukum jangan takut pada kekuasaan. Takutlah pada rakyat dan amanah jabatan,” katanya.
Muhdar juga menyerukan agar Kejaksaan menunjukkan keberanian menghadapi kasus besar tanpa pandang bulu.
“Jika Kejaksaan berani menahan rakyat kecil, kenapa tidak berani memeriksa pejabat besar? Hukum harus sama untuk semua. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” serunya.
Dalam waktu dekat, panitia aksi akan mengumumkan jadwal resmi, rute, serta tuntutan lengkap aksi massa tersebut.(K1)
Komentar