Sumbawa Barat – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Perum BULOG segera membangun fasilitas pasca panen di daerah, menyusul melimpahnya produksi pertanian yang belum diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur penyimpanan yang memadai. Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi antara DPRD KSB dan Direksi Perum BULOG yang berlangsung di Jakarta, Jumat (7/11).
Ketua Komisi II DPRD KSB, Mustafa HZ, mengatakan potensi produksi padi dan jagung di Sumbawa Barat sangat besar. Namun hingga kini, daerah tersebut baru memiliki satu unit gudang BULOG dengan kapasitas terbatas.
Berdasarkan data Dinas Pertanian KSB, produksi padi selama Januari hingga November 2025 mencapai 96.550 ton, sementara produksi jagung mencapai 61.168 ton. Sementara itu, kapasitas gudang BULOG yang tersedia hanya 3.500 ton.
“Kapasitas ini sangat tidak sebanding dengan produksi petani kami yang setiap musim panen selalu surplus,” ujar Mustafa, Rabu (12/11).
Ia menilai keterbatasan fasilitas pasca panen berdampak langsung pada rendahnya serapan hasil panen petani. Selain itu, ketergantungan terhadap fasilitas di luar daerah, seperti dryer dan silo jagung di Dompu, turut meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang rantai distribusi.
“Ini jelas merugikan petani. Karena itu kami sudah menyiapkan lahan hibah di pinggir jalan utama dekat gudang BULOG yang ada. Sekarang tinggal komitmen BULOG untuk membangunnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur SDM dan Umum Perum BULOG, Sudarsono Hardjosoekarto, menjelaskan bahwa saat ini BULOG mendapat penugasan untuk membangun 100 titik infrastruktur pasca panen di berbagai daerah, termasuk Sumbawa Barat.
“Dalam catatan awal, KSB masuk usulan untuk mendapatkan dua unit gudang beras dengan kapasitas masing-masing 3.500 ton,” katanya.
Dari hasil audiensi, disepakati sejumlah usulan pembangunan fasilitas pasca panen di Sumbawa Barat, yakni satu unit dryer jagung berkapasitas 240 ton per hari, silo jagung berkapasitas 4.000 ton, serta satu unit gudang beras berkapasitas 3.500 ton. Usulan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Pertanian RI untuk memperoleh pertimbangan teknis.
Komisi II DPRD KSB menegaskan komitmennya untuk mengawal rencana tersebut, termasuk kesiapan menambah lahan hibah apabila dibutuhkan. DPRD bersama pemerintah daerah berharap pembangunan fasilitas pasca panen dapat memperkuat posisi Sumbawa Barat sebagai daerah penyangga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami ingin Sumbawa Barat benar-benar menjadi lumbung pangan yang efisien dan menyejahterakan rakyat,” tutup Mustafa.(*)
Komentar