Sumbawa Barat – Meningkatnya dinamika perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) belakangan ini disikapi serius oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik (PKKP) Universitas Cordova (Undova). Ketua PKKP Undova, Lalu Mustakim Patawari, S.Tp., M.Si, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah sah dan legal secara konstitusional, namun harus dijaga tetap dalam koridor yang damai, sinergis, dan terorganisasi dengan baik.
“Perjuangan pemekaran wilayah adalah suatu keniscayaan yang dibuka peluangnya oleh pemerintah pusat. Ini adalah hak konstitusional masyarakat yang harus kita hormati dan perjuangkan secara elegan,” ujar Lalu Mustakim.
Ia juga menekankan bahwa cita-cita pembentukan PPS merupakan harapan kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diformalkan melalui dokumen resmi yang ditandatangani oleh para pimpinan daerah.
“Ini bukan hanya harapan segelintir orang, tapi kehendak bersama masyarakat yang telah dituangkan dalam dokumen sah. Maka komitmen dan langkah kita juga harus kolektif dan searah,” tambahnya.
Menyikapi kebijakan moratorium pemekaran wilayah, Mustakim menyebut bahwa itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan jeda strategis.
“Moratorium adalah fase istirahat sejenak, bukan berhenti. Institusi formal yang sudah disepakati sejak awal harus tetap menjadi corong perjuangan,” katanya.
Terkait munculnya organisasi-organisasi baru yang turut menyuarakan dukungan terhadap PPS, Mustakim menekankan pentingnya sinergi, bukan kompetisi.
“Organisasi baru hendaknya dilihat sebagai penguat, bukan pengganti. Kita harus tetap satu barisan dalam perjuangan ini.”
Salah satu isu sensitif yang turut disoroti adalah polemik soal Ibu Kota Provinsi PPS. Ia meminta semua pihak menjunjung tinggi kesepakatan awal yang telah menjadi semangat pemersatu.
“Jangan kita rusak semangat awal perjuangan hanya karena perdebatan soal Ibu Kota. Kesatria itu artinya memegang teguh apa yang sudah disepakati bersama,” tegasnya.
Menanggapi rencana aksi massa yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkis, seperti penutupan pelabuhan Poto Tano, Mustakim dengan tegas meminta agar cara-cara seperti itu dihindari.
“Tindakan yang mengganggu fasilitas publik seperti menutup pelabuhan sangat tidak tepat. Ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap perjuangan kita,” katanya.
Sebagai penutup, Ketua PKKP Undova mengajak seluruh elemen untuk berjuang melalui pendekatan yang cerdas dan terorganisasi.
“Mari kita maksimalkan jaringan politisi, birokrat, akademisi, ormas, hingga media, agar perjuangan ini dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan mendapat legitimasi luas,” pungkasnya.(K1)