Wali Murid Keluhkan Sejumlah Komite Sekolah di KSB Tarik Dana Siswa

KMCNews – Sejumlah Komite Sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat ditenggarai masih melakukan pungutan terhadap peserta didik atau orang tua wali murid.

Hal ini kemudian dikeluhkan sejumlah warga yang menjadi Wali murid.

Salah seorang warga Lingkungan Sampir A, Sri Yani menyampaikan keluhannya terkait ini dihadapan anggota DPRD KSB, Muhammad Yamin dari Fraksi PDIP, saat melakukan reses 1 tahun 2019, Senin Malam (14/10/19) di RT 16 Lingkungan Sampir A.

Sri Yani mengatakan, di SMP 1 Taliwang misalnya, jumlah dana per tahun yang diminta Komite Sekolah adalah sebesar Rp. 450.00,- per tahun dan itu dirasakan cukup berat.

“ Kami berharap Pak Dewan Yamin, dapat meninjau aturan pungutan dana oleh Komite Sekolah tersebut, karena ini memberatkan kami,”keluhnya.

Ditemui seusai reses, Sri Yani kepada wartawan menambahkan parahnya lagi di SMP 1 Taliwang ada dana bantuan Pendidikan melalui rekening bagi siswa tidak mampu dari Presiden Jokowi, namun dana bantuan tersebut tak pernah sampai ke tangan siswa, padahal ia berharap dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti tas sekolah dan lainnya.

“ Kebetulan anak saya sudah dua tahun dapat bantuan itu, namun oleh pihak sekolah buku pencairan minta dikumpulkan saat jelang proses pencairan, padahal harusnya uang tersebut dicairkan oleh siswa dan wali murid ke bank, selama ini tidak pernah dan dana itu langsung katanya dipotong untuk Komite Sekolah,padahal kita sangat berharap uang itu bisa sampai ke tangan siswa untuk beli tas dan buku,”ketusnya.

Menanggapi keluhan warga terkait ini, Muhammad Yamin menegaskan, memang jika sudah ada peraturan Komite Sekolah dilarang mengambil dana siswa karena itu bentuk Pungutan Liar.

“ Namun demikian, saya akan kroscek masalah ini ke Dikpora KSB besok, apa sebenarnya yang terjadi kebetulan saya di Komisi 1 DPRD KSB yang menaungi masalah pendidikan,”tandas Yamin.

Seperti diketahui, Pemerintah dengan tegas melarang adanya pungutan oleh Komite Sekolah karena bisa tergolong sebagai bentuk pungutan liar.

Namun demikian pemerintah juga mengizinkan bila wali murid menyumbang untuk Komite tapi dalam bentuk secara sukarela.

Sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat clear. Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Sementara pada Pasal 11 dan Pasal 12 ditekankan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain tidak diperbolehkan bersumber dari perusahaan rokok, perusahaan beralkohol dan partai politik.(K-1)