Tes Urine Narkoba, BNN Sebut Sejumlah ASN di KSB Malah Kabur

KMCNews – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat, meminta pemangku kebijakan yang ada di Sumbawa Barat, terutama Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar dapat membantu BNN dalam melakukan tugas deteksi dini tes urine Narkotika dan Obat bahan berbahaya (Narkoba) di kalangan pejabat, staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai daerah lainnya.

“ Kami minta pemangku kebijakan yang ada agar tidak ulur-ulur waktu terkait deteksi dini tes urine dikalangan ASN dan pegawai Pemda tersebut,”ujar Zakariah, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN KSB, saat jumpa pers di Kantor BNN KSB, Kamis (5/12/19).

Apalagi anjuran deteksi dini terhadap ASN saat ini menurut Jek sapaan akrab Zakaria, diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2018, Rencana Aksi Nasional P4GN (Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) Tahun 2018-2019

Dalam tahun 2019, menurut Jack, di KSB baru dua SKPD yang telah dilakukan test urine Narkoba yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilakukan secara maksimal.

“ Sementara SKPD lainnya baru sebagian, kendala yang kami hadapi pada saat test urine ini banyak pegawai termasuk ASN ini kabur, melihat mobil biru mobil Dinas BNN saja mereka takut,karena itu kami meminta pemangku kebijakan agar dapat membantu dengan keseriusan menyediakan waktu dan memfasilitasi,” ujar Jek.

Kendala lain dalam melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di KSB menurut Jek karena terbatasnya alat tes urine, BNN KSB dalam tahun 2019 hanya dibantu 77 alat tes urine oleh BNN Pusat, yang semuanya sudah digunakan di beberapa SKPD yang ada.

Pihak BNN sendiri menurut Jek telah meminta hibah alat tes urine ke Pemerintah KSB melalui Dipa di Dinas Kesehatan.

” Nah kami berharap alat yang sudah disediakan tersebut segera dihabiskan, alat tes urine ini kan ada masa kadaluwarsanya, kami khawatir kalau tidak digunakan sia-sia malah nanti kadaluwarsa,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, ditanya sejumlah media, apakah memungkinkan jika deteksi Narkoba terhadap pejabat dan staf ASN bukan hanya dengan tes urine tetapi dengan tes DNS misalnya mengambil potongan rambut, Kepala BNN KSB, AKBP Chappi Ahmad Hidayat,S.Ag mengaku kesulitan karena hanya rumah sakit tertentu yang bisa melakukan hal tersebut dan biayanya cukup besar.

“ Enggak tahu kalau di Rumah Sakit KSB sudah bisa atau belum,”katanya.

Menyinggung masalah hasil tes urin terhadap sejumlah pegawai Pemda di beberapa SKPD tadi, Chappi mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke pimpinan masing-masing SKPD dan hasil deteksi dini selanjutnya dilakukan uji konfirmasi labarotorium untuk memastikan keabsahan hasilnya.

Sementara itu terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan KSB, Ernaidawati, S.E membenarkan, jika pihaknya telah menyediakan alat tes urine Narkoba dan pihaknya justru berharap segera dihabiskan dan sewaktu-waktu jika diminta oleh BNN siap diberikan.

ERNAIDAWATI,S.E SEKDIS DIKES KSB

Menurut Erna, jumlah yang disediakan tahun 2019 yakni sebanyak 2060 strip dan diakui baru digunakan sebanyak 300 strip.

“ Kami siap bantu jika diminta BNN, dan tahun depan juga kami akan sediakan, jumlahnya tidak jauh beda dari tahun ini, kalau mengenai masa kadaluwarsanya sampai tahun 2021,”ujarnya.(K-1)