Terkait Pemekaran Desa, Warga Seteluk Raya Merasa Diabaikan

KMCNews – Hampir 2 tahun, aspirasi warga Seteluk Raya sejak diusulkan proposal pemekaran Desa, hingga kini belum juga menunjukkan progres yang berarti.

Sejumlah warga menilai Pemerintah dan jajarannya tidak peka terhadap suasana kebatinan warga setempat, Komite pembentukan desa persiapan Seteluk Raya pun merasa kecewa terhadap pemerintahan KSB.

Komite menegaskan, akan memberi ultimatum atau tenggat waktu jelas tim Pemda untuk percepatan penyelesaian syarat dan penetapan desa pemekaran Desa Seteluk Raya, hingga Agustus 2019 ini.

Jika tidak, warga akan menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan aksi turun kejalan sebagai bentuk kekecewaan terbentuknya desa persiapan seteluk raya.

“Masalahnya birokrasi ini bekerja tumpang tindih. Tidak punya tahapan. Ini pola melayani yang salah. Masak nasib dan harapan rakyat dibiarkan terkatung katung seperti ini,” kata juru bicara komite, Baso Daeng Habibi, kepada wartawan, Minggu (21/7) malam.

Habibi menegaskan, tim pemerintah telah dibentuk untuk melakukan verifikasi persiapan pemekaran desa ini. Hanya saja, progresnya tidak jelas. Bahkan salah satu tim mengakui tidak pernah rapat atau dilibatkan dalam proses verifikasi ini.

Ini yang menurutnya memukul rasa keadilan masyarakat. Sejatinya, kata Habibi keinginan pemekaran ini merupakan aspirasi masyarakat yang ingin ada pendekatan pelayanan maksimal melalui dana dan program desa. Secara geografis dan tofografi penduduk, warga Desa Seteluk Raya layak di mekarkan.

“Jumlah Kepala Keluarga (KK) sudah melebihi dari syarat 500 KK, pemekaran desa. Rakyat membiayai pemekaran ini dengan uang pribadi. Masa pemerintah dengan uang rakyat sulit mewujudkan keinginan masyarakat. Ini pemerintah gak punya kepekaan,” ujarnya.

Habibi didampingi sejumlah anggota komite antara lain, Suharnan, Nasruddin, M.Nur, Syafirin, Junaidi, Hidayat, Benny Adi Kuasa, Sugeng, Juhairi, Agus Salim dan Diman.

Menurut Komite, Rezim pemerintahan KSB saat ini, harus memiliki kesadaran politik terhadap nasib dan harapan masyarakat. Seharusnya, agenda strategis ini menjadi prioritas dikala masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah.

” Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMdes) mandul. Tidak becus. Bertele tele. Tidak punya management kerja dan tak mampu menggerakkan fungsi dan tugas anak buahnya. Ini bagian dari kekurangan pemerintah KSB,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi masalah ini Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST menegaskan, Pemerintah akan segera mengajukan Raperda Pemekaran Desa Seteluk Raya setelah DPRD baru dilantik.

” InsyaAllah.. setelah di lantik dprd baru kita ajukan Raperda desa pemekaran Seteluk Raya.Doakan ya semoga tidak ada halangan karena semasa Pilpres dan pileg 2019 belum bisa kita ajukan.Salam,” demikian tanggapan Wabup KSB Fud Syafuddin, ST menjawab masalah ini, seperti dikutip KMCNews dari komentarnya dalam diskusi di Media Social Facebook terkait masalah ini.(K-2)

%d bloggers like this: