Sore Tadi, Andy – Samun Umumkan Maju Pilkada KSB 2020

KMCNews – Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumbawa Barat, nampaknya terus Dinamis.

Pasang surut calon penantang petahana pasangan Firin-Fud (F3) mewarnai proses demokrasi, publik pun sempat bertanya, akankah Pilkada KSB diisi Kotak Kosong dibarisan penantang.

Namun, Pesta Demokrasi Pilkada langsung yang merupakan kali keempat selama KSB berdiri itu, sedikit memberi sinyal nampaknya akan kembali terjadi duel.

H. Andy Azisi Amin, S.E.M.Sc bakal Calon Bupati yang selama ini disebut-sebut akan maju dikabarkan final menggandeng pengusaha mapan, Samun Fachruddin.

” Kedua tokoh kita ini, tadi siang (Selasa,16/6/2020) by phone sepakat untuk berpasangan menuju Pilkada KSB 2020,”tandas Joy Gusti Lanang, juru bicara pasangan ini kepada KMCNews, dikonfirmasi terkait kebenaran pasangan ini maju menyusul mencuat di Media Social.

Menurut Joy, kedua pasangan ini adalah jawaban dari harapan publik selama ini terkait masalah ekonomi.Ditegaskannya, seperti diketahui Andy Azisi merupakan akademisi ekonomi sedangkan Samun Fakhrudin adalah pengusaha mapan, sehingga keduanya dinilai layak menuntaskan masalah KSB kedepan.

” Pasangan yang ideal, pakar ekonomi dan pengusahan mapan serta jaringan nasional yang mumpumi, kami yakin keduanya sangat potensial untuk kita usung,”tambahnya.

Terakhir terkait Parpol yang akan menjadi kendaraan Politik, Joy mengatakan semuanya dalam proses diantaranya komitmen bersama Koalisi Biru.

Publik KSB pun memberi respon pasangan ini, dalam beberapa saat sejak tampil kepermukaan seperti dikutip KMCNews di platform Medsos Facebook, Selasa (16/6/2020), berikut diantara komentar publik.

Sementara itu, terkait Pilkada serentak 2020 ini, seperti dilansir sejumlah media nasional, gelaran Pilkada 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Keputusan itu diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020.

Aturan itu sengaja secara khusus dibentuk KPU untuk merinci tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat tertunda sekitar 3 bulan imbas dari mewabahnya Virus Corona.

KPU akan menetapkan masa pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Juni-6 Desember 2020.

Lalu, pada 4-6 September KPU akan resmi membuka tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Setelah itu, KPU akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar. Nantinya, KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga 23 September 2020.

Selain itu, tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari. KPU membagi masa kampanye calon kepala daerah ini dengan tiga fase.

Fase pertama yakni kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain.

Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik/terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama dan kedua masa kampanye itu akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember 2020.

Fase ketiga, KPU akan membuka kampanye calon kepala daerah melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November hingga 5 Desember 2020.

Masa tenang dan pembersihan alat peraga sendiri akan dilakukan pada 6-8 Desember 2019.

Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Setelah itu, penghitungan suara secara berjenjang dilakukan. Runutannya, penghitungan suara di tingkat kecamatan akan digelar pada 10-14 Desember, penghitungan suara di kabupaten/kota 13-17 Desember. Penghitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16-20 Desember.

Meski demikian, KPU belum mencantumkan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilkada.

KPU baru memutuskan akan menetapkan calon kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama lima hari setelah MK resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.(K1)