Sumbawa Barat – Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat sebelumnya terpuruk soal hasil skoring pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini kondisi berbalik menjadi yang terbaik diantara Kabupaten/Kota lainnya di NTB.
Jika sebelumnya KSB berada diurutan ke-10 pada April 2021 yang diungkapkan tim MCP KPK, kini hingga memasuki triwulan terakhir tahun 2021 KSB berada diposisi teratas dengan skoring total 50.95 melampaui skoring Kabupaten/Kota lainnya di NTB dengan rata-rata skoring dibawah 40 persen.
Sekretaris Inspektorat Sumbawa Barat, Mars Anugerainsyah,S.Hut.M.Si mengatakan MCP KPK yang diraih KSB saat ini tidak terlepas dari evaluasi dan kinerja keras bersama antara SKPD terkait dalam area intervensi yang menjadi unsur dalam MCP KPK.
Dikatakan mantan Sekban Bappeda KSB ini, MCP KPK merupakan langkah pencegahan tindakan korupsi dengan menata system birokrasi yang ada terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“ Terkait MCP KPK di masyarakat ada persepsi keliru, MCP KPK ini sebenarnya adalah semacam aplikasi menginfut data yang menjadi area intervensi,”terang Mars
Adapun area intervensi dalam tata kelola Pemerintah Daerah yang baik dijelaskan Mars Anugerainsyah meliputi 8 hal yakni, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD), dan Tata Kelola Dana Desa.
“ Nah pada april lalu memang hasil evaluasi itu kita kan masih rendah diperijinan kemudian dioptimalisasi pajak termasuk ditata kelolah keuangan desa, rendah nilainya bukan berarti dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan regulasi, karena penilaiaan itu berdasarkan data-data dan dokumen yang kita upload, nah setelah april beredar kabar ini dan ada persepsi negative di masyarakat, Bupati langsung ngundang semua OPD terkait, kemudian Inspektorat sebagai admin kita tindaklanjuti dengan aktif komunikasi dengan OPD yang terkait kita minta dokumen terkait sehingga release terbaru kita terbaik saat ini,” jelasnya.
Menyinggung langkah Inspektorat kedepan dalam optimalisasi MCP KPK ini, lebih lanjut ditegaskan Mars akan lebih ditingkatkan misalnya soal Tata Kelolah Keuangan Desa akan dilakukan pendampingan secara maksimal karena ini juga menyangkut ketersediaan SDM yang ada.(K1)
Komentar
Komentar ditutup.