Sumbawa – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya wilayah III Sumbawa menggelar aksi perotes. Aksi perotes yang diukuti puluhan Mahasiswa dari Universitas Teknologi Samawa (UTS) ini digelar di Bundaran Jam Gadang Sumbawa Besar dengan mengajukan sejumlah masalah, baik dalam sekala nasional, regional dan lokal, Senin (21/6)
Koordinator aksi, Laode dalam siaran persnya menyebutkan aliansi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut Surat Keputusan (SK) 652 Tahun 2021 atas dinonaktifannya 75 pegawai KPK hanya karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang cacat formil. Pasalnya, secara substansi mengandung sara, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
Oleh karena itu pihaknya juga mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk bertanggungjawab atas pelemahan KPK dengan merubah status pegawai KPK sebagai ASN.
“Kami menuntut ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan Marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya
Selanjutnya terkait poin KEK Mandalika, aliansi mendesak Pemda Sumbawa untuk meminta transparansi data kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemerataan ketenagakerjaan dan distribusi logistik dalam perhelatan MotoGP Mandalika mendatang. Dan terakhir soal isu lingkungan, aliansi mendesak Pemda Sumbawa dalam penegakan hukum kasus illegal logging berdasarkan pemberian kewenangan daerah provinsi kepada Pemda Sumbawa berdasarkan surat instruksi gubernur NTB tentang darurat illegal logging nomor 188.45 -75/KUM Tahun 2020
Memantau selama pelaksanaan, aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Sumbawa. (K1)
Komentar