Pemerintah Bersama Dewan Bahas Penjualan Aset Daerah Untuk Smelter

KMCNews – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat, hari ini Selasa (19/5/2020) akan melakukan sidang Paripurna terkait penjualan aset daerah untuk pembangunan smelter.

Sesuai mekanisme, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, bahwa untuk pengalihan atau pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik /dikuasai pemerintah daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

“ Ya benar ada agenda Paripurna terkait ini, akan berlangsung hari ini (Selasa) 19 Mei 2020,”kata Lahmuddin,S.Sos staf Persidok Sekretariat DPRD KSB, kepada KMCNews kemarin.

Anggota DPRD Sumbawa Barat, Masadi, S.E dalam keterangan singkatnya mengenai hal ini menyatakan, ada sekitar Rp. 20 Milyar nilai penjualan aset tanah seluas 165 hektar yang akan dilepas Pemerintah KSB.

“ Ada 165 hektar tanah senilai Rp.20 Milyar, ini yang akan kita bahas di paripurna, itu berlokasi di inti pembangunan smelter di otak keris”terangnya singkat.

Sementara itu, terkait pembangunan Smelter itu sendiri seperti dilansir media sebelumnya rencananya akan ditunda.

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar ada penundaan jadwal penyelesaian proyek smelter dari yang ditargetkan sebelumnya.

Head of Corporate Communication AMNT Kartika Oktaviana seperti dilansir sejumlah media nasional mengungkapkan, opsi itu dipilih lantaran sebagian besar mitra bisnis yang menunjang proyek smelter AMNT ini berasal dari berbagai negara yang terjangkit covid-19 yang menerapkan lockdown. Imbasnya, progres pengerjaan smelter menjadi terhambat.

Disebutkannya, adapun negara asal mitra bisnis AMNT dalam menunjang pengerjaan proyek smelter ini adalah China, Korea Selatan, India dan Finlandia.

AMNT meminta waktu penundaan atau toleransi keterlambatan selama 12 bulan – 18 bulan dari target awal yang ditetapkan pemerintah. Permintaan toleransi atas keterlambatan tersebut juga ditujukan untuk proses evaluasi 6 bulanan yang ditetapkan pemerintah.(K1)

Leave a Reply

%d bloggers like this: