Panwaslu KSB Ancam Bacaleg Curi Start

KMCNews, Taliwang – Pemilihan legislatif (Pileg) masih hitungan bulan lagi. Meski begitu, di tiga Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Sumbawa Barat bakal calon Legislatif (Bacaleg) sudah mulai tebar pesona.

Mulai dari memasang bendera Parpol lengkap dengan nomor urut, blusukan, hingga kampanye terselubung via media sosial (medsos).

Padahal, masa kampanye belum dimulai.Anggota Panwaslu Sumbawa Barat, Khaerudfin, SE, mengancam akan memberikan sanksi pidana jika ada Bacaleg yang melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Regulasi mengenai kampanye pileg sudah cukup jelas, yakni, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana kampanye dilaksanakan tiga hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta capres dan cawapres.

” Kita saat ini terus melakukan pengawasan “pra kampanye” terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) liar Bakal Calon Anggota Legislatif baik di dunia nyata maupun di dunia maya (sosmed) ataupun tindakan-tindakan kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Yang jelas ada sanksi pidana kepada calon peserta pemilu yang berkampanye di luar jadwal.,” ungkap Heru.

Dijelaskannya, Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang mencuri start duluan untuk melakukan kampanye pencalonannya pada pemilihan umum 2019 mendatang bisa diancam pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta.

Bahkan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bacaleg atau Parpol dilarang untuk membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online), tetapi hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya dan/atau pertemuan terbatas dan memberitahukannya secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

” Jadi, apapun bentuk kampanye yang dilakukan Bacaleg belum diperbolehkan, kecuali parpol boleh melakukan kegiatan yang bersifat konsolidasi internal partai dalam 2 kategori kegiatan, yaitu, Pemasangan bendera dan Konsolidasi internal,” cetusnya, seraya meminta kepada seluruh pengurus Partai Politik (Parpol) dan Bacaleg segera menertibkan atau menurunkan APS yang masih terpasang di berbagai tempat, bahkan di media Sosmed (Dunia Maya) sekalipun. (K.SZI)