Mahasiswa KSB Kecam Oknum Perusak Nilai Demokrasi

KMCNews – Kelompok mahasiswa Sumbawa Barat menyesalkan kejadian yang terjadi di Graha Fitrah, Sumbawa Barat pada Kamis (14/08/20) kemarin, karna dianggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi.

Tak disangka, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) tersebut ditengah jalan berakhir dengan ricuh akibat dihentikan secara paksa oleh beberapa oknum yang menerobos pengawalan polisi untuk menghentikan aksi tersebut.

Atas kejadian tersebut, kelompok mahasiswa Sumbawa Barat mengecam akan perilaku yang menimpa ketua GMSBMK, Yuni Bourhany.

Mahasiswa Sumbawa Barat yang kuliah di Yogyakarta, Yudi Prayudi, menilai Pembubaran demonstrasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat, padahal sudah jelas pada UUD NO. 9 Tahun 1998 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.

“Pembubaran oleh oknum dengan tindakan refresif tanpa memiliki alasan yang kuat itu tak berdasar, kecuali ambisi merampas kebebasan berpendapat,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, selain melakukan pengrusakan terhadap alat pengeras suara, hal tidak layak Lainnya adalah penarikan jilbab atau penutup aurat terhadap saudara muslim kita oleh oknum tersebut.

” Perilaku tersebut sangat tidak manusiawi,” timpal Yudi.

Maka dari itu, sambungnya, kami berharap kepada Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mebuka ruang diskusi atas tuntutan rekan-rekan dan memberikan informasi terkait insiden yang dialami dalam penyampaian pendapat yang dilakukan oleh rekan-rekan Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) di depan Graha Fitrah untuk memastikan keamanan masyarakat dan kondusifitas daerah.

” Kami juga meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat agar mengusut tuntas oknum pelaku tindakan refresif kepada masa aksi dan pengrusakan alat karena melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum,dan mengutamakan perlindungan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, demi memastikan kemerdekaan berpendapat,” tutupnya.(K3)