KMCNews, Sumbawa Barat – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Amin S. AP menilai komitmen Presiden Joko Widodo soal penyaluran dana bantuan bagi para korban yang rumahnya mengalami rusak akibat gempa bumi sudah jelas, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Saya kira komitken presiden sudah jelas. Tidak ada yang di ingkari,” ujarnya kepada KMCNews, Jum’at 19 Oktober 2018.
Menurutnya, sosok seperti Joko Widodo adalah pemimpin yang klop. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu tidak pernah menutup mata dalam menyikapi suatu persoalan. Seperti halnya bencana gempa dan tsunami di Donggala-Palu Sulawesi Tengah, termasuk di Sumbawa Barat.
“Seharusnya kita bersyukur memiliki pemimpin seperti beliau yang terus turun dilapangan dan sulit mencari sosok seperti beliau,” lanjutnya.
Ia meyakini bahwa anggaran atau dana bantuan bagi korban gempa yang dijanjikan tersebut telah tersedia.
Hanya saja, tambahnya tinggal bagaimana dan seperti apa kesiapan daerah. Sebab dalam hal ini, semua memiliki konsekuensi terutama menyangkut penyaluran dana yang memiliki mekanisme, karena bisa saja nantinya akan berpotensi masuk ke ranah hukum jika salah.
“Kalau masalah dana, tidak mungkin tidak ada dananya. Saya kira tinggal kitanya saja yang harus intropeksi, apakah kita sudah siap terutama kesiapan daerah,” jelas politisi dapil lll tersebut.
Baginya hal yang wajar jika masyarakat yang menjadi korban mempertanyakan kejelasan soal realisasi bantuan. Namun hal itu, perlu juga diketahui bahwa realisasi bantuan memiliki proses penyaluran. Sehingga, semua pihak juga harus bersabar.
Adapun yang masih menjadi persoalan, seperti ditingkat bawah (daerah) dalam melakukan pendataan yang masih amburadul atau tumpang tindih. Hal itu dinilainya wajar, mengingat jumlahnya cukup banyak.
“Intinya tinggal bagaimana kesiapan daerah saja. Dibawah sudah siap tidak. Karena ini soal dana jadi semuanya harus jelas dan tepat sasaran, jangan sampai jadi persoalan baru. Kan kasihan masyarakat kita,” ucap anggota Komisi I DPRD KSB itu.
Disinggung mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi di KSB. Ia menyatakan bahwa dalam hal ini pihak BPBD KSB maupun BNPB sudah melakukan upaya maksimal. Namun, lanjutnya semua itu butuh proses sehingga tidak ada yang langsung instan.
“Saya kira semua sudah sangat maksimal. Karena itu mari kita bersabar,” ujar Muhammad Amin.(K D)
Komentar
4 komentar