Sumbawa Barat – Menyusul adanya sejumlah Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang hingga saat ini belum ada kejelasan atau penegasan tentang tapal batas desa, dinilai berpotensi menimbulkan konflik antar desa di daerah ini.

Hal ini disorot Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) KSB dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) LKPJ dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

Berdasarkan data dan pantauan lapangan Komisi I DPRD KSB, persoalan tersebut nyaris terjadi di sejumlah Desa dan Kecamatan di KSB yang diantaranya, batas antara desa dengan desa, antara Kecamatan dengan Kecamatan.

“Kami mendesak DPMD untuk dapat segera mengatasi persoalan ini, dan jangan biarkan berlarut seperti saat ini”. ungkap Wakil Ketua Komisi 2 DPRD KSB Mustafa. HZ. SE kepada wartawan usai kegiatan RDP di Kantor DPRD Rabu(13/4) kemarin.

Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini, kalau persoalan tapal batas desa ini adalah persoalan yang sudah lama terjadi namun terkesan pemda setengah hati dalam mengatasinya.

“Saya berharap agar persoalan ini dapat segera terselesaikan”.tegas Politisi Asal desa Mantar ini.

Menurut Mustafa sapaan akrab Wakil Ketua Komisi II ini, kalau persoalan tapal batas ini tidak segera di atasi maka potensi konflik antara desa dengan desa tetangga sangat berpotensi terjadi.

“Kami sudah sering mendengar adanya riak di Masyarakat tentang hal ini,  yang saling klaim tentang batas desa”. ujar Tafa

Selain soal tapal batas Desa Komisi II juga menyoroti soal pengawasan Dinas terkait dalam pemanfaatan dan  pengelolaan Dana Desa oleh pemerintahan di desa saat ini, dimana ada sejumlah Kepala Desa atau Perangkat Desa yang tersandung persoalan hukum, akibat ketidak profesionalnya dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri.

” Jadi pengawasan dan bimbingan dinas kepada pemerintah desa harus maksimal dilakukan untuk menghindari persoalan hukum terhadap kepala desa”.Terang Tafa

Selain itu, Tafa juga menyebutkan kalau masih banyak terdapat Badan Usaha Milik Dana (BUMDes) di Desa yang belum dapat berjalan maksimal atau kurang sesuai dengan harapan yang diduga disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengurus  BUMDes yang terbatas.

“Oleh sebab itu, kami mendorong juga agar Pemda  khususnya Dinas DPMD untuk terus memberikan bimbingan dalam peningkatan kapasitas,”. harap Politisi Nasdem ini.(K-R)

Post ADS 1
Artikel sebelumyaPARIWARA : SOSIALISASI CEGAH RABIES
Artikel berikutnyaPARIWARA DIKBUD KSB : Ucapan Selamat Hari Kartini 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here