Kejari Sumbawa Tahan Ketua DPC PBB KSB, Terkait Pajak PT NNT

KMCNews – Kejaksaan Negeri Sumbawa resmi menahan JBR, yang merupakan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Sumbawa Barat, atas kasus dugaan penggemplang pajak, setelah sebelumnya Kejari Sumbawa menerima pelimpahan dari penyidik Kanwil Pajak NTB .

Kepada wartawan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Iwan Setiawan, S.H.M.Hum menjelaskan, JBR sebagai Direktur Utama PT Benete diketahui telah melakukan transaksi dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), dimana ada kewajiban pajak yang dilakukan PT NNT, namun ternyata PT NNT sudah melakukan pembayaran dan sudah dipungut oleh JBR namun tidak disetor ke Dirjen Pajak senilai Rp. 574 juta.

“ Saat ini yang bersangkutan tinggal disidangkan, pembuatan dakwaan dan dalam 20 hari kedepan kita limpahkan ke Pengadilan,”tandas Iwan Setiawan, Rabu Malam (18/9/19) di Mapolres Sumbawa Barat.

Seperti diberitakan media sebelumnya, pelimpahan JBR ini didampingi oleh penyidik dari Polda dan Kejati NTB. Selama proses di Kejari Sumbawa, JBR didampingi kuasa hukumnya, Febryan Aninditha, SH.

Proses pelimpahan tersangka dan berkas perkara kasus ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, JBR langsung ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)., kemudian JBR diantarkan ke Lapas Sumbawa sekitar pukul 14.20 Wita, Rabu (18/9/19).

Kuasa hukum JBR, Febryan Aninditha, SH dalam keterangannya kepada sejumlah media di kantor Kejari Sumbawa mengatakan, kliennya bergerak di bidang jasa transportasi. Kliennya memiliki tunggakan pajak pada periode 2011-2012 sebesar Rp 500 juta lebih. Adapun dendanya sebesar 400 persen. Jadi jumlah keseluruhannya sekitar Rp 2 miliar lebih.

“Sebenarnya klien kami telah menguasakan perusahaannya kepada salah satu staf. Sebelumnya, klien kami ini melakukan kerjasama dengan PT NNT. Yakni menyewakan kendaraannya,” ujar Febryan.

Menurut kliennya, dia tidak tahu terkait manajemen di dalam perusahaan itu. Karena telah dikuasakan kepada salah seorang stafnya. Namun, pada 2016 lalu, datanglah tagihan pajak dari Kanwil Pajak NTB. Setelah itu, kliennya dipanggil oleh Kanwil Pajak NTB untuk diklarifikasi. Meskipun perusahaan itu sudah tidak aktif pada 2017.

Karena perusahaannya sudah dikuasakan kepada stafnya, dia hanya menerima fee dari perusahaan. Saat ini, stafnya itu sudah tidak berada di tempat. Bahkan stafnya itu sudah tidak bisa dihubungi. Kliennya sendiri sudah memiliki itikad baik untuk membayar. Namun saat ini kliennya tidak memiliki kemampuan.

Febryan mengatakan, kliennya dijerat dengan pasal 39 ayat 1 huruf i, undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan undang-undang nomor 16 tahun 2009,pasal 64 ayat 1 KUHP tentang pajak.

Karena itu, pihaknya berupaya untuk mengajukan permohonan pengalihan penahanan anda menjadi tahanan kota. Sejauh ini, kliennya juga sangat kooperatif.

Selain itu, pihaknya juga akan menempuh upaya praperadilan. Sebab, ada bukti yang tidak dicantumkan oleh penyidik Kanwil Pajak NTB. Karena bukti tersebut adalah bukti meringankan. Yakni bukti pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa. Dimana dinyatakan bahwa laporan pajak kliennya nihil. (K-1)