Jurus PUPR Kebut Pembangunan Rumah Korban Gempa Tanpa Libatkan Kontraktor

KMCNews, Sumbawa Barat – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah yang rusak usai bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat tidak dilakukan oleh kontraktor, namun dilakukan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong.

“Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor,” kata Basuki saat mengunjungi korban gempa di Sumbawa Barat, Selasa(11/9).

Menteri Basuki mengatakan sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan.

Sebagai antisipasi musim hujan ,Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.

Data sementara jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 31.991 unit rumah rusak berat, di mana sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR telah membentuk tim pendamping yakni satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah.

“Rehabilitasi atau pembangunan kembali rumah warga korban gempa dengan bantuan pemerintah sebesar

Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta untuk rumah rusak sedang dan 10 juta untuk rumah rusak ringan,” kata Basuki.

Berdasarkan hasil verifikasi, ia menjelaskan, 15 ribu unit rumah warga yang masuk dalam data bangunan yang rusak akibat gempa dan pembangunan kembali rumah-rumah yang sudah terdata itu ditargetkan selesai dalam enam bulan. Sementara jumlah total bangunan yang rusak akibat gempa di wilayah Sumbawa Barat diperkirakan sampai puluhan ribu.

Basuki mengatakan kementerian juga akan menangani pembangunan kembali sarana dan prasarana umum yang rusak akibat gempa seperti sekolah,pasar, masjid, perkantoran, dan rumah sakit.

Kementerian Keuangan, menurut dia, sudah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat gempa di Lombok dan Sumbawa. “Pembangunan kembali infrastruktur ini ditargetkan hingga 2019,” ujarnya.(K D)