Jumlah Perusahaan Menurun, Ini Langkah Disnakertrans KSB Terkait Rekrutmen Satu Pintu

KMCNews – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat nampaknya masih harus melakukan berbagai langkah dalam memaksimalkan proses rekrutmen tenaga kerja satu pintu.

Rekrutmen Tenaga Kerja satu pintu selama ini, dituding sejumlah pencari kerja di daerah ini hanya sebagai formalitas, karena disisi lain sejumlah perusahaan menyedot tenaga kerja melalui jalur siluman yang mengarah pada praktek nepotisme.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Disnakertrans KSB belum lama ini, jumlah perusahaan yang beroperasi di tambang Batu Hijau menurun dari tahun sebelumnya, jika pada tahun 2018 lalu berjumlah 106 perusahaan, tahun 2019 jumlahnya terdata hanya 78 perusahaan.

Terkait pendataan ini pula, menurut Kepala Dinas Disnakertrans KSB, Ir.H.Muslimin,M.Si, pihaknya akan menyurati PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk meminta data ril jumlah perusahaan mitranya yang ada saat ini.

“ Setelah kami surati minta data ril jumlah perusahaan, kami akan tindak lanjuti dengan surat berikutnya untuk meminta data berapa jumlah tenaga kerja yang ada, apakah terjadi penambahan atau pengurahan dari tahun sebelumnya,”kata H.Muslimin, kepada KMCNews diruang kerjanya belum lama ini.

Untuk kelengkapan data, selain meminta data jumlah perusahaan berikut tenaga kerjanya, Disnaker KSB menurut H. Muslimin, juga akan meminta data posisi apa saja dalam pekerjaan setiap tenaga kerja yang ada sehingga dapat diketahui kompetensinya, misalnya tenaga listrik, las dan sebagainya , sehingga nanti akan tergambar.

“ Untuk langkah selanjutnya, kami akan buat forum pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali, sebagai sarana konsultasi dan diskusi tentang masalah tenaga kerja, ini penting karena tidak mungkin Pemerintah sendiri bisa menyelesaikan masalah tenaga kerja jadi kita perlu andil yang maksimal dari perusahaan –perusahaan itu,” tambahnya.

Ditegaskan Kadisnakertrans, tugas Pemerintah tidak hanya membantu tenaga kerja dalam mencari kerja, dan sampai kita tempatkan mereka bekerja akan tetapi sampai mereka berhenti didalam rumah setelah tidak bekerja itu menjadi tugas Pemerintah dan baru selesai tugas Pemerintah.

“ Jadi selama dia bekerja kemudian terjadi masalah itu juga menjadi bagian dan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi, mediasi dan lain sebagainya,”tandasnya.

Lebih khusus, terkait rekrutmen satu pintu Kadis Disnakertrans kembali berjanji akan memaksimalkan prosesnya, ia tidak bisa menampik isu yang ada selama ini jika ada perusahaan yang merekrut tenaga kerja sendiri-sendiri, walaupun pihaknya belum bisa membuktikan.

Maka solusinya menurut Kadis Nakertrans dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti dijelaskan tadi, dan pihaknya sudah berkomunikasi dengan perusahaan PT AMNT dan ditegaskan mereka cukup welcome.

Ditambahkan, optimalisasi pemberdayaan terhadap tenaga kerja lokal ini, Disnaker akan membuat zona – zona dalam perekrutan tenaga kerja satu pintu yang diatur dalam SOP yang akan dibuat.

Adapun Zona yang dimaksud dijelaskan H.Muslimin yakni, Zona I yaitu tenaga kerja yang lahir besar dan bertumbuh serta ber KTP KSB dan tinggal di KSB, Zona I ini dari 100 nilai yang disiapkan akan menempati posisi paling tidak 50 persen, kemudian Zona II yakni mereka pendatang ke KSB, kemudian tinggal, beristri dan berkeluarga serta ber KTP KSB, untuk zona ini akan menempati posisi dibawah 50 persen,.

Zona selanjutnya dijelaskan, yakni Zona III adalah tenaga kerja yang berasal dari luar KSB tapi berada di Wilayah NTB, kemudian Zona IV adalah mereka yang berasal dari luar NTB dan kuota mereka 0- 10 persen.

“ Sehingga dengan adanya Zona ini, bagi pelamar calon tenaga kerja yang memliki kompetensi yang sama maka peluang yang besar ada di Zona I,”tegas H.Muslimin.

Menyinggung terkait pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, H.Muslimin menjelaskan, sesuai UU No. 23 tahun 2014 sudah ditarik ke Provinsi dan itu menjadi bagian tugas dari Balai Pengawasan Tenaga Kerja kantornya ada di Sumbawa.

“ Inilah menjadi salah satu kelemahan Kabupaten ini untuk melakukan pengawasan, dilampiran UU ini disebutkan bahwa tugas atau tupoksi pengawasan dan perlindungan itu berada di Provinsi, sekiranya itu ada di Kabupaten kita bisa bentuk tim untuk setiap saat bisa melakukan inspeksi bisa melakukan monitoring terhadap keberadaan tenaga kerja, nah dengan tidak adanya ini kita merasa compang camping artinya pincang rasanya, ” demikian pungkas, Ir.H Muslimin, M.Si Kadis Disnakertrans KSB.(K-1)