KMCNews, Taliwang – Penggiat LSM Sumbawa Barat, Juadi Majid mengamati potensi kerawanan menjelang perhelatan Pileg mendatang sudah mulai terjadi.
Selain pelanggaran pemasangan alat peraga yang belum waktunya, ada pula indikasi politik uang, barang dan pemberian paket proyek, sehingga dinilai berpotensi merusak demokrasi.
” Ini tentu tidak boleh terjadi, masyarakat harus punya sikap menolak karena salah satu potensi terjadi politik uang lantaran para calon anggota legislatif tidak percaya diri. Mereka bukan mengkampanyekan program ke depan tapi cara pintas melakukan politik uang,” ungkap Juadi berbicara dengan awak media di Lesehan Tanamira Taliwang, Minggu sore (19/9).
Ia khawatir semakin maraknya indikasi politik uang ini akan menjadikan para pemilih tidak independen. Sebab masyarakat akan memilih calon yang memberikan materi lebih.
” Jika ini terus dibiarkan maka sangat berbahaya pada integritas pemilih,” ujarnya.
Ia berpendapat Pileg mendatang adalah kesempatan memperbaiki keadaan daerah. Menurutnya, masyarakat hendaknya memilih Caleg yang memiliki integritas untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lebih baik ke depan.
Masyarakat juga diharapkan tidak bersikap pragmatis memanfaatkan pilkada untuk mencari keuntungan dengan menukar hak suara dengan uang dan bentuk materi lainnya.
Masyarakat harus sadar bahwa keuntungan yang didapat dalam aktivitas vote buying bersifat semu dan temporal, sedangkan konsekuensinya terhadap kehidupan masyarakat berlangsung selama 5 tahun yang ditandai dengan peningkatan potensi perilaku koruptif, program tidak pro-rakyat dan degradasi nilai-nilai demokrasi.
” Saatnya masyarakat memilih para Caleg yang memiliki komitmen untuk memperbaiki nasib masyarakat. Anggapan ‘Ambil uangnya jangan pilih orangnya’ jangan lagi dijadikan sebagai pemahaman yang benar, tetapi
‘Ambil uangnya, lalu laporkan pemberinya’ adalah prinsip atau sikap berdemokrasi yang benar,” imbuhnya.
Juadi kembali menyatakan, berbagai modus politik uang yang terindikasi mulai terjadi tersebut, telah merusak pola pikir dan tatanan hidup masyarakat dalam berpolitik. Untuk itu diharapkan ada sinergi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten dan Polri untuk melakukan tindakan tegas meski tahapan kampanye belum dimulai.
” Mulai sekarang Bawaslu dan Kepolisian sudah harus bekerja sama untuk memastikan mereka yang membayar untuk mendapatkan suara tidak bisa duduk di parlemen, karena apa yang mereka lakukan terhadap pemilu ini lebih berbahaya dari korupsi. Mereka mencederai demokrasi lima tahun ke depan. Jika terus dibiarkan, “serangan fajar” dimungkin akan semakin masif terjadi menjelang pemungutan suara mendatang,” demikian Juadi. (K.SZI/K D)
Komentar
Komentar ditutup.