HUT KSB 15, Ini Saran Sekjen MN KAHMI Manimbang Kahariady

KMCNews, Sumbawa Barat – Memasuki umurnya yang ke-15 Tahun, Kabupaten Sumbawa Barat tentu tidak terlepas dari rentetan perjalanan panjang dari proses pembentukannya, tahap-tahap awal pemerintahan, hingga saat ini kepemimpinan dipegang oleh DR. Ir.H.W.Musyafirin,MM dan Fud Syaifuddin. ST.Dalam lika-liku perjalanannya, banyak dinamika yang berkembang, sehingga respon masyarakat terhadap kinerja pembangunan menjadi beragam.

Program unggulan yang dijalankan oleh kepemimpinan Musyafirin saat ini adalah program yang berbasis kepada gotong royong yang diberi nama Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Terhadap kebijakan tersebut, dalam moment Perayaan HUT KSB yang ke-15, Drs.Manimbang Kahariadi memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat kerja yang ditunjukkan oleh pimpinan daerah.

Dalam kesempatan ditemui di Kantor MN KAHMI, Manimbang sapaan akrabnya menyampaikan selamat hari Jadi yang ke-15, dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dalam moment bersejarah tersebut, karena beberapa agenda KAHMI yang telah terjadwal sebelumnya tidak bisa ditinggalkan.

Selaku Pimpinan DPRD pertama Kabupaten Sumbawa Barat ia menyampaikan selamat kepada Bupati beserta masyarakat KSB, dan sekaligus memberikan saran untuk evaluasi agar lebih baik kedepannya.Terkait dengan PDPGR, ia memberikan apresiasi yang tinggi.

Menurut Manimbang, membangun dengan semangat gotong royong itu sangat bagus. Semangat gotong royong sangat positif sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tapi diingatkannya, ketika pola itu didengungkan tetapi tidak diikuti degan peningkatan kualitas, maka itu menjadi kabur. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat, dan menjamin jalannya roda pembangunan.

“Harus diingat tiga fungsi pokok Pemerintah Daerah yaitu pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan (publik service), itu harus berada dalam satu tarikan nafas membangun, dengan visi misi yang telah ditetapkan”.katanya.

Manimbang kemudian menegaskan bahwa, Pelayanan itu harus benar-benar terlihat garis demarkasi. Yang melayani dan yang dilayani harus tahu betul apa yang menjadi kebutuhannya.

Harus dipastikan betul kualitas pelayanannya. Pemerintah berkepentingan agar dalam meberdayakan masyarakat nantinya berdampak kepada meningkatnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat itu sendiri sehingga mereka memiliki power untuk bisa mandiri, punya program terukur dan evaluative.

“Sejauh yang saya pantau, progress yang ada saat ini cukup bagus dan harus dipertahankan apalagi bisa ditingkatkan lagi. Dalam konteks pelayanan, harus benar-benar menegakkan prinsip keadilan, tanpa harus adanya kesan like and dislike. Akhiri prilaku memilah dan memilih. Mulai bangun kekuatan bersama, memupuk persaudaraan, maju bersama, dan saya yakin pemimpin beserta masyarakatnya pasti bisa,” tutup Manimbang Kahariadi Sekjend Majelis Nasional KAHMI.(K-R)