oleh

Hiruk Pikuk Pariwisata Halal

Oleh : Dr. Zainuddin, SH., MM

Ketika Nusa Tenggara Barat ditetapkan  sebagai Destinasi Pariwisata Halal (halal tourism destination) di Indonesia, melalui Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pro dan kontra bermunculan dimana-mana, baik  dari  kalangan  akademisi, praktisi, politisi  maupun  masyarakat umum.

Kritikan  juga    datang dari praktisi pariwisata di berbagai daerah  di Indonesia.
Hingga saat ini perbincangan tentang pariwisata halal tidak pernah selesai dan selalu  menjadi topik actual. Apa sih yang salah dari konsep “ Pariwista Halal (Halal Tourism)”? Pariwisata pada prinsipnya halal. Tidak ada pariwisata yang tidak halal, meskipun selama ini  kebanyakan orang masih memahami pariwisata dari berbagai arti dan sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Sedangkang Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pengertian di atas sangat jelas bahwa berbagai kegiatan  perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke suatu tempat tertentu untuk tujuan tertentu dalam waktu tertentu,  itulah pariwisata.

Jadi tidak ada yang mengarah kepada pengertian tidak halal. Secara harfiah kata halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti “diperbolehkan atau yang seharusnya dilakukan” atas suatu objek atau kegiatan yang digunakan atau dilaksanakan. Jadi Pariwisata Halal berarti pariwisata yang diperbolehkan atau yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Lantas bagaimana jika halal  dijadikan sebagai branding atau lebel suatu produk wisata, Pariwisata Halal misalnya?  Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016, bahwa Pengaturan tentang Pariwisata Halal  adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman.

Jadi halal dalam hal ini merupakan jaminan bahwa destinasi tersebut sangat aman untuk dikunjungi, baik bagi wisatawan Muslim maupun Non-Muslim. Karena semua kebutuhan wisatawan dipastikan dapat terpenuhi, terutama kebutuhan akan  keamanan, keselamatan  dan keyamanan selama melakukan perjalan wisata.

Predikat halal bagi suatu destinasi bukan berarti mendeskreditkan  destinasi  lain tidak halal. Di daerah-daerah mayoritas Non-Muslim, yang branding tourismnya bernuansa budaya agama tertentupun destinasinya menyajikan akomodasi halal. Contoh Pariwisata Bali.

Meskipun  gerbang tourism Bali melalui Budaya Hindu Bali, tapi bagi wisatawan Muslim tidak mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan wisata. Di sana sudah tersedia akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, mulai dari restoran, hotel, tempat ibadah hingga pengaturan perjalan/tour. Bahkan belum pernah terjadi wisatawan Muslim mengalami kesulitan dalam hal makanan dan tempat ibadah. Demikian juga dengan destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh mayoritas Non-Muslim.

Tetapi jika halal dijadikan sebagai “Brand” adalah  sesuatu yang harus didukung oleh semua pihak, terutama oleh pelaku  pariwisata, karena ketika itu halal, maka tidak ada keraguan atas heginitas semua konten/produk wisata yang ditawarkan. Semua pesona  dapat dipastikan tersajikan secara lengkap. Pariwisata Halal (Halal Tourism) menjemin bahwa destinasi tersebut sangat aman, bersih, tertib, sejuk, indah, hospitality dan memiliki banyak kenangan yang bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Halal dalam perspektif pariwisata  tidak bisa diartikan “Ketika tidak halal maka haram”.

Tidak bisa juga diartikan halal hanya dari sisi makanan dan tempat ibadah menurut sudut pandang Islam. Halal harus dipahami bahwa daerah tersebut sudah memenuhi seluruh unsur yang dibutuhkan,  dilengkapi berbagai fasilitas yang sangat  memadai, sehingga dapat memberikan jaminan kepada wisatawan, pelaku usaha pariwsata di daerah tersebut, tanpa membedakan suku, bangsa dan agama.

Seperti halnya makanan-minuman ringan atau cemilan yang berlabel halal. Meskipun yang produksi  bukan dari kalangan Muslim, tetapi karena sudah terdapat label halal, Muslimpun tidak ada keraguan untuk mengkonsumsinya. Sebaliknya, meskipun diproduksi oleh kalangan Muslim sendiri, tetapi karena tidak memiliki label halal, konsumen Muslimpun pasti ragu mengkonsumsinya. Artinya bahwa label halal terserbut, memberikan jaminan bahwa segala zat yang dikandung, cita-rasa dan cara pengolahannya dijamin aman untuk dikonsumsi oleh semua orang, baik bagi Muslim maupun Non-Muslim.

Penerapan Pariwisata Halal ini tidak hanya diperuntukkan bagi daerah-daerah mayoritas Islam, semua daerah atau destinasi bisa mengembangkan pariwisata halal, dengan tujuan utama untuk menarik lebih banyak wisatwan Muslim di seluruh dunia, terutama wisatawan-wisatawan dari Timur Tengah. Salah satu negara di Asia Tenggara  yang saat ini  konsen menerapkan Pariwisata Halal, adalah  Negara Thailand sejak tahun 2015.

Meskipun komunitas Muslim di Negara tersebut hanya berkisar 5% dari jumlah penduduk, tetapi pariwisata halal berkembang dengan pesat. Menurut laporan MasterCard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2016, Thailand berada di posisi kedua setelah Singapura, negara non OKI yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim. Thailand juga masuk urutan keempat dalam laporan The State of the Global Islamic Economy 2015/16 report’s Halal Travel Indicator yang menilai berdasarkan pada kesehatan ekosistem perjalanan ramah Muslim dalam suatu negara.

Namun diakui bahwa sementara ini ada segelintir orang yang memaknai Pariwisata Halal itu hanya diukur dari tempat ibadah bagi Muslim dan restoran Muslim. Atau dengan kata lain, bahwa halal yang dimaksudkan  mutlak harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bermakna “halal dan haram”. Kalau itu yang maksudkan, maka sama halnya kita membangun tembok pemisah antara wisatawan Islam dengan yang di luar Islam,  sementara wisatawan yang terbesar datang ke NTB, justru wisatawan Non-Muslim.

Pariwisata Halal (Halal Tourism) dalam pandangan saya, harus dipahami secara holistic, dan mutlak harus memenuhi unsur-unsur utama pembangunan pariwisata, sekaligus menjadi content utama pesona  pariwisata:

1. Daerah tersebut dapat dipastikan benar-benar aman dalam 1×24 jam dari segala bentuk gangguan keamanan. Aman dari rasa takut, pencurian, narkoba, copet, begal, pemalakan, preman, dan ancaman-ancaman lainnya. Jika wisatawan ketinggalan barang di suatu tempat, maka dapat dipastikan bahwa pada keesokan harinya barang tersebut masih ada ditempatnya.

2. Harus benar-benar bersih dari segala bentuk dan jenis sampah, limbah keluarga, limbah pabrik dan lain-lain. Pada setiap sudut perkotaan dan perkampungan, dapat dipastikan tidak ditemukan sampah dan limbah dalam bentuk apapun dan sekecil apapun.

3. Daerah tujuan wisata harus benar-benar tertib. Tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam berinteraksi antara warga, tertib dari  pungli dan lain-lain. Hewan ternak juga tidak ada yang berkeliaran dan buang kotoran di sembarang tempat, semua tertata rapi tanpa ada gangguan sekecil apapun.

4.Daerah tujuan wisata dijamin sejuk, sehingga siapapun yang datang berkunjung akan merasakan kenyamanan secara jasmani mapun rohani.

5. Daerah tujuan wisata menyajikan potensi daya arik wisata yang unik dan menatrik, dilengkapi  berbagai fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan.

6. Masyarakat di daerah tujuan wisata adalah pribadi-pribadi yang friendly, sangat ramah, jujur, terbuka,  dan sangat hormat yang dapat membuat wisatawan betah tinggal berlama-lama di daerah tersebut serta dapat berbaur dengan wisatawan seperti keluarga sendiri.

7. Daerah tujuan wisata harus tersedia produk-produk unggulan bercirikhas daerah, yang dapat  dibawah pulang oleh wisatawan sebagai kenangan sekaligus sebagai bukti bahwa mereka pernah datang berkunjung.

Dengan demikian, sebagai Destinasi Pariwisata Halal di Indonesia, NTB dituntut untuk memenuhi semua unsur-unsur utama  pembangunan pariwisata halal, disamping content-content pendukung lainnya. Salah satu saja tidak terpenuhi, dikawatirkan  nilainya sama  dengan “setitik nila merusak susu sebelanga”, yang justru dapat menggugurkan sifat halal. Wisatawan pasti sangat menghendaki adanya nilai layanan berbeda dari  Pariwisata Halal dibandingkan destinasi lainnya. Sesuatu yang tidak ditemukan di daerah lain  atau di tempat tinggal mereka.

Adalah kewajiban kita untuk menyajikan nilai tambah tersebut kepada mereka  (Convenience of the tourist must be put porward). Prinsipnya, satu orang wisatawan dilayani secara baik dan memuaskan, akan ada ribuan wisatawan yang siap datang berkunjung ke daerah kita, karena mereka-mereka yang kita layani dengan baik, tanpa diminta akan bercerita kepada keluarga, kerabat di daerah mereka masing-masing dan merekomendasi untuk datang ke daerah kita. Demikian  sebaliknya, satu orang wisatawan yang kecewa dengan nilai layanan kita, maka akan ada ribuan orang yang siap pergi menjauh dari kita. Intinya pelayanan (nilai pelanggan) harus menjadi yang paling utama.

Oleh karena itu, pembangunan Pariwisata Halal di NTB, bukan hanya dari aspek regulasi dan pengakuan dari pemerintah dan Lembaga-lembaga yang ada di daerah, tetapi  unsur utama halal tourism harus benar-benar dapat diwujudkan. Harus  terbangun sinegitas yang baik antara seluruh stake holder, dan teritegrasinya antara Torism Management Destination, Tranportation Management, Travel Agent Management dan Trvel tour management. Harus pula terbangun hubungan fungsional antara pelaku pariwisata di daerah dan antara daerah,  serta terbangun posisioning bersaing antara pelaku usaha pariwisata dalam rangka meningkatkan prestasi dan nilai layanan, bukan bersasing untuk saling melemahkan atau menjatuhkan. Unsur utama penggerak pembangunan pariwisata, yang dikenal dengan sebutan pentahelik pariwisata (Akademisi, Busenis, Cummunity, Government dan Media), harus menjadi garda terdepan pembangunan pariwisata di daerah.

Ketika Pariwisata Halal  ini sudah menjadi kebijakan pemerintah dan sekaligus menjadi  Branding Pariwisata NTB, maka  sudah seharusnya diikuti dengan upaya percepatan pembangunan sumber daya pariwisata di NTB, terutama pembangunan sumber daya manusianya. Seharusnya sejak kebijakan itu digulirkan, sudah banyak putra-putri NTB dikirim secara khusus untuk belajar ilmu pariwisata di daerah-daerah yang sudah maju pariwisatanya, di dalam maupun din luar negeri.  Lembaga-lembaga pendidikan kepariwisataan (SLTA-Pendidikan Tinggi) di dalam daerah diperbanyak. Setiap perguruan tinggi yang ada di NTB diharuskan memiliki fakultas pariwisata (S1 dan S2). Paling tidak, setiap Lembaga Pendidikan (TK-Pendidikan Tinggi) mewajibkan salah satu bahan ajar tentang kepariwisataan.

Berapa banyak perguruan tinggi di NTB (Lombok-Sumbawa), mungkin belum ada yang memiliki Fakultas Pariwisata. Jumlah sarjana pariwisata yang tersebar NTB (S1, S2 dan S3) juga bisa dihitung dengan jari. Bahkan mungkin pegawai pada dinas yang membidangi sektor pariwisatapun hanya memiliki tidak lebih dari 1% yang berpendidikan kepariwisataan. Memahami kondisi yang ada, mungkinkah Pariwisata Halal (Halal Tourism) dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya? Untuk itu, Sukses-tidaknya sangat bergantung kepada kesungguhan dan  kerja keras kita semua Warga NTB (Pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata). Semoga artikel ini bisa menggugah hati, membuka mindset dan vision kita jauh kedepan serta komitmen Bersama, konsekwen dan konsisten untuk memajukan pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat.

Komentar

Komentar Anda

Berita Lainnya