Hingga Juli, Bantuan Kartu Bariri UMKM Untuk Tahun 2020 Belum Digelontorkan

KMCNews – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hingga memasuki bulan Juli atau pertengahan tahun 2020 belum menggelontorkan bantuan Kartu Bariri UMKM. Alasannya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi penyebabnya.

Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan & Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskoperindag & UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Kepala Seksi UMKM, Apriadi, S.E mengatakan, rencana awal untuk Program PDPGR Kartu Bariri UMKM disediakan anggaran sebesar Rp. 2.5 Milyar di tahun 2020, namun karena Pandemi Covid-19, dana yang tadinya dialokasikan ditarik kembali.

“ Jadi Program Kartu Bariri UMKM ini, efektif berjalan dari tahun 2017 hingga Desember 2019, “ terang Apriadi, kepada KMCNews, diruang kerjanya, Selasa (30/6/2020).

Dijelaskan Apriadi, sejak tahun 2017 hingga Desember 2019, Pemerintah KSB melalui Bank Mandiri sebagai mitra kerja telah menyalurkan bantuan Kartu Bariri UMKM sebesar Rp. 19.855.100.000 dari target anggaran Rp. 35 Milyar.

Dari jumlah tersebut menurut Apriadi, telah diterima oleh 5.741 penerima manfaat dari total 8.450 target penerima, mulai dari Platform Rp. 1 Juta hingga Rp. 7 Juta.

Dalam catatan pihaknya, Apriadi menjelaskan lebih rinci di tahun pertama sejak digelontorkan dana yang bersifat stimulus tersebut, yakni tahun 2017 menjadi tahun terbesar dana yang tersalurkan, yaitu sebesar Rp. 15.606.100.000 dari target anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 20 Milyar.Dan jumlah penerima bantuan sebanyak 4.353 orang dari target 6.000 pedagang Mikro.

Sedangkan di tahun 2018 realisasi anggaran menurut Apriadi, yakni sebesar Rp. 1.499.000.000 dari target anggaran sebesar Rp. 10 Milyar, adapun penerima bantuan di tahun 2018 yakni sebanyak 458 orang dari target 1.500 orang.

Sementara di tahun 2019, penerima bantuan hanya selisih 20 orang dari target 950 orang menjadi 930 orang terealisasi, dengan total anggaran realisasi Rp. 2.750.000.000 dari target anggaran Rp. 5 milyar.

Jika mencermati tergat penerima dan jumlah anggaran di bandingkan dengan jumlah realisasi anggaran maupun penerima cukup besar, yakni anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 15.144.900.000 dengan jumlah penerima yang tidak terealisasi sebanyak 2.709 orang.

“ Jadi memang tidak semua target menerima bantuan, yang berhak menentukan dan memberikan penilaian penerima bantuan adalah Bank, dalam hal ini Bank Mandiri sebagai mitra yang ditunjuk, dan sasaran penerima yakni para pelaku usaha Micro,” ujar Apriadi.

Bagaimana dengan pengembaliaan dana tersebut, terkait hal ini, Apriadi menjelaskan pengembalian dilakukan dalam bentuk tabungan sebesar 150 persen, misalnya penerima bantuan sebesar Rp. 1 juta maka harus dikembalikan dalam bentuk tabungan menjadi Rp. 1.500.000,-.

“ Meski dikembalikan 150 persen, namun bantuan ini oleh penerima berhak diambil kembali hanya saja kewajiban menabung itu sebagai bentuk melatih pedagang Mikro karena sejak awal juga sebelum mengakses bantuan mereka juga diajarkan menabung lebih dulu, jadi tidak dikembalikan ke Pemerintah,” terangnya.

Apriadi mengatakan Program PDPGR Kartu Bariri merupakan bantuan social yang bersifat stimulus, dan sifatnya memancing serta melatih mereka pedagang micro ini bertumbuh dan disiplin.

Lalu bagaimana perkembangan pengembalian yang disebut sebagai tabungan para penerima bantuan ini, Apriadi mengatakan, semua masih berproses karena waktu atau batasan yang diharapkan untuk menabung selama 4 tahun sejak bantuan diterima.

Namun menurutnya, sejauh ini ada 830 orang atau 38 % yang sudah full tabungan pengembaliaan 150 persen, dan  variatif dari penerima bantuan Rp. 1 juta hingga platform Rp. 7 juta, sedangkan diakui beberapa diantaranya tersendat yakni sebesar 25 % dan sisanya masih berproses.

“ Faktor Gempa dan Covid 19 sangat mempengaruhi proses pengembaliaan, disamping kesadaran individu selain itu kemampuan bersaing beberapa produk penerima bantuan kalah dengan produk luar termasuk pengaruh toko modern,” jelas Apriadi lagi.

Lantas bagaimana dengan yang sudah full mengembalikan tadi, apakah diberikan bantuan lagi atau ditambah nilainya, Apriadi menegaskan putus sampai dipengambilan kembali dana tabungan yang sudah dikembalikan tadi.

“ Tidak ada penambahan atau pemberian bantuan lagi, nah masalah apakah mereka mau pinjam uang di Bank itu soal lain,  bisa saja bank kemudian memberikan pinjaman lagi berdasarkan track record baik,”pungkas Apriadi.(K-1)