Gemuri Nilai PT Macmahon Paksa Pemerintah

KMCNews – Perusahaan tambang PT. Macmahon dinilai memaksakan Pemerintah, baik secara fungsional jabatan serta personal Kepala Daerah Bupati Sumbawa Barat sebagai Ketua tim rekruitment tenaga kerja.

“ Ini sama halnya dengan menjatuhkan marwah daerah kami atau mungkin perusahaan melalui managemennya sengaja melempar ini ke pemerintah untuk menghindari konflik dan memuluskan rencana dan skema skema perusahaan kedepan,” tuding Akmal Alkamal, dari Gerakan Muda Pariri (Gemuri), dalam releasenya kepada KMCNews, Rabu (13/12).

Akmal mengingatkan, Jika memang machmahon melalui managementnya serius berbicara tentang keutamaan bahwa Men power itu salah satu kebutuhan yang tak terpisahkan demi keberlangsungan eksistensi perusahaan,  maka diminta serius.

Lebih lanjut Akmal mempertanyakan, mengapa harus meminta Dr.H.W. Musyafirin yang saat ini menjadi Bupati Sumbawa Barat untuk secara langsung mengetuai tim recruitment yang merupakan gabungan dari unsur pemda dan perusahaan.

“Wajar masyarakat bertanya dan pasti akan berspekulasi . Ada apa ini,”ketusnya.

Rencana recruitment itu menurutnya, merupakan suatu yang harus dijalankan oleh perusahaan sesuai rule of gamnenya, dengan harapan Macmahon dapat upaya cepat untuk mendapatkan tenaga kerja, untuk segera melakukan hubungan kerja, sebagai bentuk bahwa perusahaan tersebut berstatus badan privat, tentu dengan melahirkan perjanjian kerja sebgai bentuk hubungan privasi antara pekerja dengan bosnya.

“ Maka saya pandang perlu untuk mengingatkan kembali pada Bupati KSB sebagai pimpinan tertinggi daerah ini, yang sepatutnya dalam setiap kebijakan berorientasi pada perwujudan atas tindakan selaku pejabat Negara,”tambah Akmal.

Ditegaskan Akmal lagi, Macmahon sebuah organisasi profit  yang berstatus sebagai badan hukum privat yang tidak memiliki hubungan secara langsung dan bukan perusahaan daerah, atas tindakan dan kewenangan untuk mengatur tahapan rekruitmen dinilai kurang tepat.

“Kenapa Bupati harus secara langsung mengurusi low management perseroan yang kepemilikannya swasta, selain factor yang sangat kontras dari sisi badan hukum,walaupun secara peraturan perundang undangan di atur juga hubungan pemerintah (badan Public) dapat bertindak dalam badan yang sifatnya private, pemerintah daerah dipandang tidak etis ketika secara personal turut aktif dalam aktivitas perseroan terbatas (proses recruitment) sebab dapat menimbulkan asumsi public yang negative, sudah barang tentu akan menimbulkan konflik interest,”pungkasnya.(K1)