Forkopat  Data PNS KSB Yang Diduga Main Proyek, Begini Hasilnya

KMCNews – Sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) disejumlah Instansi di Kabupaten Sumbawa Barat, diduga kuat terlibat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai pemain dalam sejumlah proyek APBD setempat.

Forum Komunikasi Pengusaha Sumbawa Barat (Forkopat) kini tengah melakukan pendataan sejumlah oknum PNS yang diduga bermain proyek tersebut.

Forkopat melalui B.D Habibie menegaskan, pendataan ini dilakukan menjawab tantangan yang dilontarkan Sekretaris Daerah KSB seperti dilansir media sebelumnya, yang menyampaikan siap menerima laporan dan aduan terkait dugaan dimaksud.

” Kita ingin buktikan Komitmen Pak Sekda untuk membasmi praktek KKN oknum PNS yang selama ini bermain proyek tersebut,”tandas Habibie.

Lebih lanjut kepada KMCNews, Habibie memaparkan dari pendataan yang dilakukan Forkopat sejauh ini ditemukan Lima Dinas yang diduga memiliki nilai paling buruk dan penyumbang oknum PNS paling banyak terlibat praktek main proyek yang dimaksudkan.

Kelima Dinas dimaksudkan yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas Perhubungan.

“Disamping itu ada juga di beberapa bidang di Dinas tertentu, kita masih kumpulkan data, ini sifatnya masih sementara, dan kita belum bisa sebutkan siapa saja mereka bukan wewenang kami hanya akan lapor ke Sekda, kalau ada masyarakat yang mengetahui data serupa silahkan juga lapor,” ujar Habibie.

Dibagian akhir, B.D Habibie kembali mengingatkan jika seorang PNS dilarang terlibat dalam usaha pengadaan dan konstruksi yang berasal dari anggaran pemerintah, baik anggaran APBN ataupun APBD.

Baca juga :Implementasi Transparansi Publik, OPD KSB Ini Belum Umumkan Rencana Umum Pengadaan

Larangan tersebut menurutnya, sudah jelas disebutkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN.

“Adapun untuk sanksi terberat mulai penurunan tidak dinaikan pangkat selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan dan diberhentikan dari PNS,” katanya.

Akibat dugaan praktek KKN sejumlah oknum PNS di KSB tersebut, Habibie menyatakan hal ini membuat persaingan kerja menjadi tidak sehat dan kesempatan kerja bagi pengusaha lokal menjadi sempit.

” Kami pengusaha barang dan jasa tentu merasa resah dengan masalah ini, kami minta Pemerintah lebih tegas menyikapi semua ini, “demikian pungkasnya.(K1)