Fahri Hamzah Pertanyakan Kedatangan Jokowi Tiga Kali Ke NTB

KMCNews, Taliwang – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi pemerintahan Joko Widodo yang belum mencairkan dana bantuan rehabilitasi rumah korban pasca gempa di Lombok dan Sumbawa.

Kritikan Fahri disampaikan setelah dirinya berdialog dengan para korban gempa di pengungsian Sumbawa Barat. Korban mengeluhkan lambannya pencairan dana tersebut untuk membangun kembali tempat tinggal yang telah rubuh akibat guncangan gempa.

Temuan di lapangan pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa NTB,” kata Fahri Hamzah usai tatap muka dengan korban gempa di tenda pengungsian desa meraran, Rabu (5/9).

Fahri juga mempertanyakan kedatangan Joko Widodo dan jajarannya di Lombok NTB tiga kali. Namun bantuan dana itu belum juga dicairkan pada warga untuk recovery dan rehabilitasi.

“Kalau kita lihat kesungguhan, kedatangan Pak Jokowi berkali-kalai itu semacam kesungguhan tapi apa gunanya presiden datang tapi kalau uangnya tidak cair kepada korban,” kata Fahri.

Fahri juga menyarankan pada pemerintah agar pencairan dana dilakukan sistematis dan kangsung kepada masyarakat.

“Saya juga mendorong pemerintah penanganan satu pintu terhadap bencana ini yang lebih cepat. Jangan di luar sana pemerintah bilang ada Rp4 triliun, tapi buka rekening belum ada uangnya,” kata fahri.

Fahri Hamzah yang didampingi anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Nurdin Ranggabarani telah menyambangi Pulau Bungin yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa 19 Agustus.

Di Bungin dan Taliwang Fahri Hamzah menyerahkan simbolis bantuan kepada Wakil Bupati dan Kwarcab Pramuka Sumbawa Barat. Selain itu ia melakukan inpseksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Alas dan Taliwang.

Di sekolah darurat di Alas, Fahri Hamzah menyemangati siswa SD Negeri, dialog dengan warga di Lamunga kemudian menyertai warga sholat Maghrib hingga Isya di Meraran, Seteluk.

Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan.

Fahri menambahkan, “Pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi, namun uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat tapi belum ada wujudnya.” Temuan-temuan itu didapat ketika berdialog dengan aparat Kabupaten Sumbawa Barat dan masukan dari warga.

Di Sumbawa perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal karena fokus bantuan ada di Pulau Lombok, yang memang lebih awal diguncang gempa.

Padahal di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 SR yakni pada 19 Agustus. Di Pulau Bungin 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa.(K D)