Dilarang Potong Sapi, Jagal Taliwang Ngeluh Butuh Perhatian Pemda

KMCNews – Sejak lima hari terakhir sejumlah pengusaha dan jagal sapi yang ada di Pasar Taliwang mengeluh dan butuh perhatian Pemerintah Daerah.

Salah seorang pengusaha, Hasanuddin Syihab kepada KMCNews, Senin (16/9/19) mengaku sejak beberapa hari terakhir mereka dilarang potong sapi oleh aparat Kepolisian, sementara Pemerintah Daerah tidak memberikan solusi sejauh ini.

” Kami butuh solusi Pemda dengan datang melihat kami, sejauh ini hampir lima hari kami tak bisa potong hewan,” keluhnya.

Kendala yang dihadapi saat ini menurut pengusaha ini, karena adanya larangan memotong hewan usia tertentu, dan hal ini dirasakan berat, sementara Pemerintah sendiri tidak menyediakan pasar ternak yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai aturan.

Akibat larangan ini, dalam beberapa hari terakhir daging sapi tidak ada di pasar Taliwang dan membuat sejumlah konsumen baik rumah tangga maupun pengusaha rumah makan juga mengeluh.

” Kami sebenarnya punya stok sapi yang sesuai dengan kebutuhan pasar selama ini, namun adanya larang ini kami tidak bisa memotong dan kalaupun kita diharuskan mengikuti aturan kami minta Pemda turun dan berikan solusi,” imbuh Hasanuddin Syihab.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunnak) KSB, Suhadi kepada KMCNews mengatakan, kalau sapi yang dipotong tidak sesuai ketentuan tetap akan ditindak. Menurutnya, larangan pemotongan betina produktif itu sudah lama, hanya sekarang pengawasannya lebih ketat.

“Kalau yang dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak masalah” ujarnya.

Dijelaskannya, usia standar produktif betina pada kisaran 1 s.d. 8 tahun. Kecuali kalah bunting, kalau kondisi bunting, walaupun lebih dari 8 tahun tetap dikatakan produktif dan tidak boleh dipotong, kemudian Sapi jantan bebas hanya pertimbangan dari segi ekonomis saja biasanya mulai usia 2 tahun ke atas.

Suhadi Kepala Dinas Distanbunnak KSB

” Ini aturannya UU nomor 41 tahun 2014, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015, tentang Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dan Lalu Lintas Ternak dan Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif, ” jelas Suhadi.

Sedangkan terkait pasar hewan Suhadi mengatakan, Pemda sudah siapkan pasar hewan di Poto Tano, tapi para pemilik sapi belum memanfaatkan itu secara optimal.

” Ini sebenarnya lebih terkait dengan perilaku peternak dan pembeli (jagal atau pengusaha) yang terbiasa dilakukan sembarang tempat.Terutama yang dilakukan langsung di kandang. Kita sudah menghimbau untuk melakukan itu di pasar ternak. Tapi tingkat kesadaran mereka masih sangat kurang.Ini akan terus kita sosialisasikan, jadi tugas bersama, termasuk Jagal dan Peternak” katanya.

Kalau terkait penyampaian aspirasi, ditegaskan Suhadi, pihaknya mengaku terbuka.

” Kalau mereka pengusaha ingin diskusi atau menyampaikan aspirasinya, silahkan datang ke kantor, kami terbuka. Kemudian terkait, persyaratan pemotongan, saya kira tetap jalan dan dievaluasi seperti itu.,” pungkas Suhadi.(K-1)