KMCNews, JAKARTA – Perusakan bendera dan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru menunjukkan bahwa pendewasaan politik dan demokrasi belum merata di Indonesia.
Demikian pendapat Sekjen PAN, Eddy Soeparno Rmol, Minggu (16/12).
“Ini akibat belum dewasanya kita dalam berdemokrasi,” tegas Eddy.
Fase menuju tahun politik 2019 belakangan ini, ia mencermati lebih banyak diisi dengan hal-hal yang tidak substansial dan mengarah pada kampanye hitam.
Bahkan, kata dia, komposisi kampanye hitam lebih banyak ketimbang diskusi soal gagasan yang seharusnya menjadi pijakan dalam berpolitik.
Jika elit politik ataupun politisi berani adu gagasan secara terbuka, ia yakin masyarakat pun akan memberikan masukan yang baik, bahkan dijadikan teladan.
“Kita adu argumentasi dan pendapat di hadapan publik agar diskursus mencari solusi terbaik dapat diikuti oleh masyarakat,” terangnya seperti dilansir dari POJOKSATU.id.
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief mencermati setidaknya ada dua fakta dan informasi terkait perusakan atribut partainya tersebut yang dinilainya cukup memprihatinkan.
Pertama, si perusak mengaku suruhan pengurus PDI Perjuangan. Kedua, informasi adanya keterlibatkan Polda setempat.
“Dua-duanya membahayakan dan masih kami dalami. Ini bukan sekedar baleho,” tegas Andi, Minggu (16/12).
Andi Arief sempat menuding partai berkuasa yang memberikan order untuk merusak atribut Partai Demokrat di Riau.
“Dari pengakuan orang ditangkap oleh polisi, jumlah perusak atribut Partai Demokrat ada 35 orang yang dibagi dalam lima kelompok, satu regu tujuh orang. Mereka dibayar 150 ribu/orang. Yang menyedihkan, pemberi order dari Partai berkuasa,” kata Staf Khusus Presiden bidang Bencana dan Bantuan Sosial era SBY itu, sehari sebelumnya.(**)
Komentar
Komentar ditutup.