“ Negara tidak boleh menyusahkan rakyat apalagi mau berbisnis menyusahkan rakyat,” Muhammad Saleh, S.E

Sumbawa Barat – Membludaknya para pencari kerja seiring dibukanya lowongan baik melalui tim rekrutmen untuk kebutuhan pembangunan Smelter dan melalui Job Fair diminta anggota DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Saleh, S.E  untuk tidak memberatkan mereka pencari kerja terutama sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB hingga Selasa, 16 Agustus 2022 ada sebanyak 3.739 pencari kerja yang telah mengurus Kartu Kuning sebagai persyaratan mengajukan lamaran pekerjaan, sementara untuk pelamar malalui  link Sipkanti untuk tenaga kerja pembangunan Smelter selama tiga hari terakhir sebanyak 1.950 orang.

Sedangkan disisi lain jumlah pelamar yang akan diterima sebanyak 367 melalui job Fair dan 245 untuk kebutuhan pembangun  Smelter tahap awal.

Baca Juga : KTI dan APSB Dukung Bupati KSB Soal Upaya Pemberdayaan Potensi Lokal

Melihat jumlah pencari kerja terutama calon Naker (Tenaga Kerja) lokal, dengan jumlah yang akan diterima, Muhammad Saleh mengingkatkan Pemerintah agar syarat yang harus dipenuhi janganlah terlalu banyak dan memberatkan pencari kerja terutama soal administrasi.

Syarat seperti  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKC)  misalnya, menurut Polisiti PDIP tersebut tak perlu harus dipenuhi diawal, bisa dipenuhi setelah mereka diterima kerja.

Ratusan Pencari Kerja lokal, Antri Urus Berkas Adminstrasi Lamaran di Disnakertrans KSB.

“ Ini kita lihat dari sisi kemanusiaannya, begitu banyak pencari kerja harus antri dan berjubel untuk mengurus syarat-syarat adminstrasi yang belum tentu mereka diterima kerja, syarat-syarat administrasi seperti SKCK itu mestinya bisa belakangan setelah mereka diterima sebagai bagian dari tahapan berikutnya,” tandas Muhammad Saleh, kepada KMC Media Group, Rabu (17/8/2022).

Pencari kerja yang datang ke sejumlah kantor  untuk mengurus adminstrasi dimaksud, menurut Muhammad Saleh jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit, mereka mesti datang menyediakan uang transportasi, uang makan apalagi sampai antri begitu.

Baca Juga : Job Fair & Rekrutmen Naker Pembangunan Smelter, Agustus Banjir Lowongan Kerja di KSB

Muhammad Saleh mengingatkan kembali,  agar langkah-langkah efektif, efisien dan perlu dilakukan evaluasi pada tahapan rekrutmen maupun Job Fair selanjutnya, agar mempertimbangkan soal ini.

“ Pemerintah dan Negara tidak boleh menyusahkan rakyat apalagi mereka para pencari kerja lokal yang nyatanya masih perlu bantuan, mesti diberikan kemudahan dan akses yang tidak perlu terlalu bertele-tele dan rumit, sekarang jamannya sudah berubah sudah pada merdeka harus terus penyesuaian, sementara disisi lain tenaga kerja yang datang dari luar daerah apakah perusahaan yang ada selama ini menerima persyaratan begitu banyak, siapa yang pantau,”tegas Muhammad Saleh.

Terakhir Muhammad Saleh meminta DPRD KSB terutama Komisi terkait agar terus memantau dan menyuarakan persoalan-persoalan terkait rekrutmen naker agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Secata terpisah, Kamaluddin, S.E Sekretaris LATS Maluk yang juga Ketua Pemuda Maluk menyatakan dukungan seperti apa yang disampaikan anggota DPRD KSB Muhammad Saleh, menurut Owet sapaan akrab salah satu Exco Askab PSSI KSB tersebut, harus ada evaluasi kembali soal proses dan persyaratan rekrutmen naker, Perusahaan yang ada di Sumbawa Barat khususnya yang beroperasi di lingkar tambang janganlah terlalu memberatkan naker lokal yang ada.

“ Kalau ada cara yang lebih efektif dan efisien kenapa harus memberatkan diawal, kan masih ada tahapan selanjutnya, ini harus dicermati dengan baik oleh Pemerintah kedepan,”ujar Owet.(K1)

 

 

 

Post ADS 1
Artikel sebelumyaKTI dan APSB Dukung Bupati KSB Soal Upaya Pemberdayaan Potensi Lokal
Artikel berikutnyaPARIWARA : HUT KEMERDEKAAN RI KE-77 // RSUD ASY – SYIFA’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here