Caleg dan Parpol Dituding Manfaatkan Bencana Lombok

KMCNews, Mataram – Gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter di Bumi Seribu Masjid, Minggu (5/8) malam, terjadi menjelang kompetisi politik lokal maupun nasional.

Ironisnya, musibah ini justru dinilai dimanfaatkan oknum Caleg dari sejumlah partai politik (parpol) untuk membangun pencitraan melalui penyaluran bantuan kepada korban, dalam kemasan kampanye dan iklan politik untuk mempengaruhi massa.

Bencana alam seolah-olah diposisikan sebagai kesempatan emas yang terbuka lebar untuk meraih simpati korban yang berujung kepada harapan, bahwa mereka akan menetapkan pilihan kandidat dari partai politik yang telah memberikan bantuan.

” Ini sudah diluar etika politik. Sejatinya Bacaleg maupun partai politik mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan tidak terikat oleh terminologi adanya perhelatan politik,” kata penggiat LSM Lombok Barat, Saufi Jamaluddin.

Di beberapa lokasi pengungsian ia mengamati pencitraan massif dilakukan. Sumbangan yang diberikan untuk korban bencana, ada yang dihiasi foto caleg beserta nama lengkap dan partai yang diusung.

“Banyak juga partai yang tebal muka dan memasang bendera partainya di lokasi bencana. Ini jelas dilakukan bukan karena aksi atas nama kemanusiaan dan keikhlasan tapi karena ada udang dibalik batu, salah satunya untuk pencitraan,” tukasnya.

Pada prinsipnya tambah Saufi membantu korban banjir itu bagus. Namun, jangan sampai amal baik itu dikotori dengan nafsu pencitraan semata.

” Silakan saja memberi bantuan kepada korban, tetapi jangan ada embel-embel minta dipilih,” cetusnya.

Dia meminta Pengawas Pemilu setempat bertindak tegas. Salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

” Panwas harus bersikap tegas. Bukankah UU itu sudah sangat jelas mengatur dimana setiap pelaksana kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta ?,” pungkasnya. (K.SZI/K.D)