oleh

Baru Belasan LSM/Ormas KSB Terdaftar ke Pusat, Pemberdayaanpun Masih Minim

Sumbawa Barat – Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Sumbawa Barat terus tumbuh, dalam data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, ada sebanyak 116 LSM/Ormas yang telah terdaftar.

Jumlah tersebut terdiri dari 80 Ormas dan 20 LSM sisanya OKP, jumlah tersebut sesuai ketentuan yang ada kini diharuskan mendaftar ke Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol KSB, Syaifullah, S.STP menyatakan, Pemerintah Kabupaten saat ini sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi LSM maupun Ormas, ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Orkemas.

Pihaknya dikatakan Syaifullah, hanya akan menerbitkan Surat Keterangan Melapor (SKM) sebagai bukti bahwa LSM dan Ormas  tersebut sudah melaksanakan kewajibannya melapor ke Kesbangpol.

“ Saat ini di KSB dari 116 yang sudah menyampaikan data itu, baru sebelas diantaranya sudah terdaftar ke pusat,” katanya kepada KMCNews beberapa waktu lalu.

Jumlah yang terdaftar ke pusat dan jumlah yang melapor ke Kesbangpol KSB diakui Syaifullah memang tidak sebanding, kendalanya minim sosialisasi, akibatnya pemberdayaan pun diakui sangat minim sejauh ini.

“ Ini karena factor Covid juga, dimana anggaran kami juga ikut di refocusing sehingga kami akui belum maksimal dalam pemberdayaan LSM dan Ormas yang ada, jangankan pemberdayaan sosialisasi pun kurang,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Syaifullah, peran serta LSM dan Ormas dalam pembangunan daerah sangat penting, menurutnya  dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyaraatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertumbuhan jumlah Ormas dalam kegiatan demokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara kebutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak era reformasi hingga saat ini Ormas semakin menjamur di kala musim musim tertentu, bermunculan dari berbagai arah terutama pada saat musim Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah sampai Pemilihan Presiden. Tren kemunculan Ormas dadakan ini belum bisa diawasi sepenuhnya oleh Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, ataupun di tingkat daerah.

Ormas- ormas yang sudah ada sebelumnya masih banyak yang mati surih dan tidak dapat menjalankan organisasinya terutama yang berada di tingkat kabupaten/kota, namun Ormas ormas yang santer dan kerap kali menjadi pembicaraan dan berita nasional yakni Ormas Ormas yang kegiatannya lebih banyak mengkritik habis habisan program dan kinerja pemerintah daripada menjalankan program dan kegiatan organisasinya.

Permasalahan-Permasalahan Ormas dikatakan Syaifullah diantaranya, bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, bagaimana keberadaan Ormas, LSM, dan organisasi lainnya yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan bagaimana penyediaan anggaran yang dimiliki oleh Ormas agar dapat berbuat banyak dalam melaksanakan program kerjanya sekaligus pemberdayaannya.

“ Nah kedepan ini yang semuanya perlu kami galakkan pemberdayaan dan sinergi LSM dan Ormas yang ada, kami akui beberapa LSM juga ada yang keluhkan persoalan bantuan dan lainnya untuk terus eksis sebagai mitra pemerintah dalam partisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Adapun syarat yang harus dilengkapi LSM dan Ormas serta OKP agar terdaftar resmi yakni

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
2. Akta Pendirian dari Notaris yang memuat AD/ART
3. Program Kerja
4. SK Susunan Pengurus
5. Foto Copy NPWP
6. Foto Copy KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Surat Keterangan Domisili
8. Foto Dokumentasi (Bangunan Sekretariat/Papan Sekretariat)
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaporkan Kegiatan Organisasi

“ LSM dan Ormas inipun harus memberikan laporan kepada Kesbangpol secara berkala agar dapat dipantau eksistensinya,”demikian tutup Syaifullah.(K1)

Komentar

Komentar Anda

Berita Lainnya