fbpx

Aparat Penegak Hukum Diminta Bongkar Anggaran Beasiswa

KMCNews, Sumbawa Barat – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat (HIPMASBAR) Mataram, dan Ikatan Pemuda Mahasiswa Sumbawa Barat (IKPM) menilai alokasi anggaran beasiswa untuk ribuan Mahasiswa daerah itu janggal.

Organisasi mahasiswa ini menilai ada kesenjangan data serta alokasi anggaran beasiswa antara yang diterima Mahasiswa Sumbawa Barat di NTB, Jogja dan Malang dengan mahasiswa setempat yang berkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB).

” Kita nilai janggal saja. Beasiswa di IPB dapat nominal tertinggi yakni, Rp 25 hingga Rp 29 juta per tahun pertama mahasiswa. Sementara, di luar IPB rata rata menerima Rp 1,2 juta untuk mahasiswa S1 dan hanya Rp 800 ribu untuk mahasiswa D3 pertahun permahasiswanya,” kata ketua Hipmasbar, Yud Indra Jaya, berbicara dalam sebuah diskusi, di Balai Aspirasi Datu Seran, Seteluk, Senin (17/12) siang.

Dihadapan wartawan, Yud Indra Jaya menegaskan, data yang dimiliki pihaknya terdapat lebih dari 1600 mahasiswa Sumbawa Barat yang menempuh pendidikan tinggi, baik di daerah, regional hingga luar NTB seperti IPB. Baru, 1006 mahasiswa yang diakomodir dalam data. Sementara sisanya, tidak terdata dan diakomodir sama sekali.

Pihaknya mempertanyakan, sistem verifikasi data Dikpora karena dilaporkan tidak mensosialisasikan serta mengecek data mahasiswa hingga ke kampus kampus.

“Kesenjanganya tinggi sekali. Aneh, mayoritas mahasiswa lain diberi angka minimal paling rendah. Sementara IPB paling tinggi,” ujarnya.

Ketua IKPM Taliwang, Hidayat Andi Nulung, meminta pemerintah Sumbawa Barat memperjelas nilai anggaran subsidi. Di Perbup No 42 tahun 2016 tentang pemberian beasiswa menyebutkan, mahasiswa di luar Sumbawa Barat yang tidak memiliki kerjasama dengan universitas di tuju, menerima beasiswa paling tinggi Rp 3 juta per tahun per mahasiswa. Tapi di lapangan, malah dapat paling rendah yakni, Rp 800 ribu.

Di perbub Nomor 42 Tahun 2016, standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), penerima beasiswa di IPB yaitu 2,00. Padahal, ada dibawah IPK itu juga dapat. Sementara standar IPK mahasiswa di luar IPB seperti di Universitas Mataram, Jogja dan Malang IPK lebih dari 3,00 malah tetap dapat terendah.

“IPB sangat di istimewakan. Beberapa mahasiswa IPB justru anak pejabat Pemda Sumbawa Barat, bahkan pejabat Dikpora sendiri,” terangnya.

Jaringan mahasiswa ini meminta pemerintah daerah transparan dalam memferifikasi data penerima mahasiswa serta mengakomodir seluruh mahasiswa Sumbawa Barat agar memperoleh Beasiswa.

Mahasiswa juga menyesalkan, tidak adanya alokasi beasiswa dari PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT) sebagai satu satunya corporasi yang semestinya ikut berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia Sumbawa Barat.

Sementara itu, jaringan aktifis dan tokoh muda Sumbawa Barat mengkritisi tidak jelasnya alokasi beasiswa mahasiswa. Apalagi keterlibatan anak pejabat yang justru diprioritaskan pada Universitas terkemuka.

“Aparat kami minta masuk dan menyelidiki dugaan beasiswa dan mahsiswa fiktif yang menerima subsidi ini. Berapa alokasi anggaran serta berapa yang sudah terserap,” kata Ari Radikal.

Ia juga meminta AMNT untuk mengalokasikan beasiswa untuk kepentingan angkatan kuliah serta mahasiswa kita. Menurutnya, Sumbawa Barat berhak atas porsi yang besar.

Ari juga menyayangkan sikap Gubernur NTB, Zulkiefli Mansyah, yang justru membiarkan alokasi beasiswa di berikan kepada program S2 yang di gagas pemerintah Provinsi. Ini tentu saja berdampak terhadap tidak terakomodirnya beasiswa mahasiswa kita.

“Ini menyakiti masa depan sumber daya kita. Gubernur tidak perlu egois memaksakan swasta mengalokasikan CSR untuk ambisi S2 keluar negeri namun mengorbankan nasib angkatan kuliah kita,”demikian Ari.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahra Kabupaten Sumbawa Barat, Drs Tajuddin mengatakan, beasiswa mahasiswa IPB telah disepakati besaran dalam MoU antara IPB dan Pemda Sumbawa Barat. Beasiswa untuk mahasiswa lain didasarkan pada Perbub no. 42 th 2016, jumlah perolehan hanya menyebut nilai maksimal atau menurut kemampuan keuangan daerah,”jelas Tajuddin.(K D)

Leave a Reply

%d bloggers like this: