Anggaran KPU Pilkada KSB, dari 2.5 Milyar Hingga 13.5 Milyar

KMCNews – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020, menjadi Pilkada secara langsung yang keempat sepanjang KSB berdiri sejak tahun 2003 lalu.

Mencermati anggaran Pilkada oleh penyelenggara khususnya KPU dari Pilkada pertama tahun 2005, hingga Pilkada yang Keempat tahun 2020 mendatang terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Jika tahun 2005 Pilkada KSB menelan anggaran Rp. 2.5 Milyar di KPU, maka tahun 2020 mendatang anggaran pembiayaan Pilkada di KPU mencapai angka 13.5 Milyar.

Anggaran Pilkada yang cukup besar ini kemudian menjadi catatan dan perhatian khusus Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T.

Melihat jumlah anggaran tersebut, Wabup mengingatkan KPU agar pelaksaan pesta demokrasi Pilkada KSB mendatang benar-benar berjalan secara demokratis sehingga menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyat.

“ Saya adalah mantan Ketua KPU periode pertama,adalah saksi sejarah saat Pilkada pertama anggaran kami hanya Rp. 2.5 Milyar, terlaksana juga pesta demokrasi dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang dikehendaki rakyat, nah saat ini dengan dana yang Rp. 13.5 milyar di KPU ditambah dana pengawasan di Bawaslu dan dana pengamanan seluruhnya mencapai Rp. 23 Milyar, ini uang rakyat ya tentu kita berharap pelaksaan Pilkada benar-benar berjalan secara demokratis dan lancar,”ungkapnya, saat menyampaikan sambutan pada Launching Tahapan Pilkada KSB 2020, di Taman Tiangnam Taliwang, Sabtu Malam (30/11/19).

Wabup kembali mengulas, dana sebesar itu untuk mengakomodir 80an ribu harapan pemilih dalam Pilkada KSB, hendaknya berbanding lurus dengan apa yang menjadi harapan rakyat, karena itu dalam demokrasi Wabup kembali mengingatkan pentingnya melihat tujuan dalam berdemokrasi bukan semata melihat perbedaan yang ada.

“ Perbedaan itu sudah menjadi hal yang biasa, bukan hanya dalam momentum Pilkada dibanyak hal kita kadang pula ada perbedaan pandangan itulah demokrasi, namun tujuan kita melihat perbedaan semata-mata bagaimana mewujudkan Sumbawa Barat lebih baik, karenanya bicara sebagai Kepala Daerah saat ini, saya berharap KPU mengambil peran yang netral dalam penyelenggaran Pilkada mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wabup yang dikenal suka bicara apa adanya tersebut, sedikit mengkritisi tentang pelaksanaan acara Launching dimana saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tanpa adanya pemimpin yang memandu.

“ini saya bicara apa adanya, apa yang kita lihat harus disampaikan, sepanjang saya mengikuti acara baru kali ini saat membawakan lagu Indonesia raya tanpa adanya pemandu yang pimpin, ini saya kira bukan masalah di Komisioner tapi saya kira ini pekerjaan sekretariat, mungkin sudah disiapkan tapi ada kendala, lagu Indonesia Raya ini adalah cara kita menghargai bangsa dan Negara kita, karena itu penting untuk diperhatikan, ”ketusnya.

Sementara itu, seusai acara khusus membahas menyangkut anggaran Pilkada, Divisi Hukum KPU Provinsi NTB, Yan Marli, M.Pd,.MM.Pd menilai, penambahan anggaran Pilkada KSB mengingat, perangkat dan kebutuhan penyelenggaran Pilkada yang bertambah.

“ Penentuan anggaran dibuat berdasarkan perencanaan berdasarkan basis data yang ada, misalnya jumlah penyelenggara di badan Adhoc itu berapa, tentu akan bertambah sesuai dengan jumlah pemilih yang bertambah, makin banyak pemilih yang ada tentu akan menambah TPS, dengan bertambah TPS makin banyak juga anggota KPPS, itu yang secara konstan mengalami peningkatan kemudian besaran honorernya mengalami peningkatan sehingga kalau dihitung-hitung angka yang pas dan ideal seperti yang disebutkan,” jelasnya, kepada KMCNews.

Selain itu, bertambahnya jumlah anggaran di KPU menurut Yan Marli, disebabkan adanya instrument baru dalam Pilkada langsung, seperti jika timbulnya kasus-kasus hukum pasca Pilkada yang juga membutuhkan pembiayaan, dimana Pilkada sebelumnya belum lahir Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili bila terjadi selisih hasil.

“ Pilkada 2005 misalnya dulukan hanya sampai Pengadilan tinggi tidak sampai MK, itu semua sudah direkam oleh teman-teman untuk disiapkan pos anggaran dan sebagainya, seperti biaya Lawyer, calon perorangan juga dulu kan tidak ada, termasuk penyelenggaraan debat itu semua butuh pembiayaan, “ demikian jelasnya.(K-1)