oleh

Organisasi Masyarakat (Ormas) Antara Kekuatan dan Kelemahan Antara Keberanian dan Ketakutan

Secara Nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. UUD 1945 telah menjamin setiap orang berhak atas kebebasan beserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian di tegaskan kembali di dalam pasal 24 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa ”setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga Negara berhak mendirikan Partai Politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sesuai dengan tujuan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Salah satu dari bentuk implementasi atas hak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat adalah pembentukan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Bentuk Organisasi sosial yang sering kita temui di Indonesia adalah Organisasi Masyarakat (ORMAS).

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas)

Perubahan iklim demokrasi Negara Republik Indonesia adalah semakin terbentuknya alam demokrasi yang memberi dampak apresiasi negara maupun masyarakat pada pendirian Organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) yang tumbuh di Indonesia. Ormas mempunyai ruang lingkup yang bersifat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ormas pun mulai semakin menjamur terutama di media sosial, apakah terbentuknya berdasarkan peraturan yang ada atau hadrinya di kala musim musim Pemilihan Umum dan Pilkada.

Dalam Undang-undang No.17 tahun 2003 di jelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan dengan segala bentuknya hadir, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara. Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan,diantaranya Boedi Utomo, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Ormas lain yang didirikan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Ormas yang telah bergerak secara sukarela tersebut mengandunng nilai sejarah perjalanan bangsa dan Negara.

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyaraatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas dalam kegiatan demokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara kebutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak era reformasi hingga saat ini Ormas semakin menjamur di kala musim musim tertentu, bermunculan dari berbagai arah terutama pada saat musim Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah sampai Pemilihan Presiden. Tren kemunculan Ormas dadakan ini belum bisa diawasi sepenuhnya oleh Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, ataupun di tingkat daerah.

Ormas- ormas yang sudah ada sebelumnya masih banyak yang mati surih dan tidak dapat menjalankan organisasinya terutama yang berada di tingkat kabupaten/kota, namun Ormas ormas yang santer dan kerap kali menjadi pembicaraan dan berita nasional yakni Ormas Ormas yang kegiatannya lebih banyak mengkritik habis habisan program dan kinerja pemerintah daripada menjalankan program dan kegiatan organisasinya.

Permasalahan-Permasalahan Ormas

Berbagai macam permasalahan Ormas sebagai berikut :
1. Bagiamana pengawasan dan pembinaan terhadap ormas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana keberadaan Ormas, LSM, dan organisasi lainnya yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ?
3. Bagiamana penyediaan anggaran yang dimiliki oleh Ormas agar dapat berbuat banyak dalam melaksanakan program kerjanya sekaligus pemberdayaannya ?
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 5 menyebutkan :
Ormas bertujuan :
a. meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat
b. memberikan pelayanan kepada masyarakat
c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam bermasyarakat
e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
h. mewujudkan tujuan Negara
Ormas berfungsi sebagai sarana :
a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. pemberdayaan masyarakat
e. pemenuhan pelayanan sosial
f. partispasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau
g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Mengingat keberadaan Ormas yang memiliki peranan penting maka seharusnya setiap Ormas dapat menggerakkan organisasinya untuk kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat sebagai corong utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun pada kenyataannya Keberadaan Ormas saat ini menjadi Dilema besar ketika harus beruursan dengan berbagai kegiatan yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah atau menjadi pengkritik keras atas setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat umum.

Ormas ormas besar di tingkat nasional yang sudah mempunyai cabang sampai ke tingkat daerah masih dapat melaksanakan kegiatan dan program kerjanya sesuai AD/ART nya namun Ormas yang hanya keberadaannya sebatas di tingkat daerah sering muncul tenggelam dalam pelaksanaan kegiatan yang tak menentu. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memperkuat pembinaan dan pemberdayaan sekaligus pengawasan keberadaannya. Sebab Ormas yang status beradaannya di tingkat nasional sudah pasti diawasi dari Pemerintah Pusat namun Ormas di tingkat daerah tentu akan diawasi oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

Berdasarkan Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah pada pasal 3 menyebutkan :

1. mekanisme pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal
2. pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. pengawasan secara ekternal dilakukan oleh masyarakat, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota
Pasal 5 menyebutkan ;
1. bentuk pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui pengaduan
2. pengaduan disampaikan kepada Menteri, Menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota
3. pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 7 menyebutkan :
1. Pengaduan masyarakat paling sedikit memuat informasi mengenai subyek, objek, dan materi pengaduan
2. Pengaduan masyarakat harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan
Jadi masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan setiap Ormas, dan pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan terhadap Ormas yang meresahkan kehidupan bermasyarakat, berbanggsa, dan bernegara yang kegiatannya tidak mencerminkan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melakukan pengawasan atas keberadaan Ormas di tingkat daerah maka dibentuk Tim Terpadu, sebagaimana dalam Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang pegawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pasal 16 menyebutkan :

1. Tim Terpadu Kabupaten/Kota memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri dari :
a. Penanggungjawab : Bupati/Walikota
b. Ketua : Kepala Badan/Kantor Keastuan Bangsa dan
Politik atau sebutan lainnya
c. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan/Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. Anggota :
1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer
2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor
3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri
4. Pejabat Struktural setingkat eselon IV di Kabupaten/Kota dan/atau isntansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan

2. Tim Terpadu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota

Peran penting Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan pembinaan terhadap keberadaan Ormas yang ada. Pada prinsipnya pembinaan dapat dilakukan oleh Instansi terkait yakni Kesbangpol. Pembinaan dapat dilakukan kepada Ormas apabila anggaran tersedia pada SKPD terkait namun pada kenyataannya anggaran yang ada pun sangat minim sekali sehingga pembinaan yang diharapkan belum dapat dilakukan secara maksimal atau sangat terbatas sekali, hal inilah yang menjadi kendala dalam mensukseskan program yang ada. Sehingga keberadaan Ormas di daerah lebih banyak mengharapkan bantuan kepada Pemerintah Daerah terutama untuk kegiatan pemberdayaannya.

Tahun 2020 karena terjadinya Pandemi Covid 19 hampir semua anggaran di daerah di recofusing termasuk anggaran di SKPD sehingga pembinaan Ormas pun tak dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2021 kegiatan yang dapat dilakukan dari SKPD terkait yakni Kesbangpol hanya berupa sosialisasi terkait peraturan peraturan yang ada termasuk terbitnya Perda tentang Ormas. Untuk kegiatan pemberdayaan belum dapat dilakukan karena terkendalanya dengan minimnya anggaran yang ada. Hal inilah yang mesti di pahami dan dimaklumi, sehingga Ormas perlu melakukan pemberdayaan secara mandiri.

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia atau lebih, dan dikecualikan bagi Ormas yang berbadan hokum yayasan. Ormas ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum.
Ormas yang berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Ormas yang berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota. Sedangkan Ormas yang berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Undang- undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 15 menyebutkan :
1. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum
2. Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan
3. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pasal 16 menyebutkan :
1. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hokum dilakukan dengan pemeberian surat keterangan terdaftar
2. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hokum dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
a. Akte pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART
b. Program kerja
c. Susunan pengurus
d. Surat keterangan domisili
e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas
f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegaitan
3. Surat keterangan terdaftar diberikan oleh :
a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup Nasional
b. Gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup Provinsi atau
c. Bupati/Walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup Kabupaten/Kota

Dalam hal ormas yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar maka dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili, pendataannya dapat meliputi nama dan alamat organisasi, nama pendiri, tujuan dan kegiatan, serta susunan pengurus.
Apabila ada Ormas dadakan tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah terkait keberadaan organisasinya itu dapat dapat dipastikan illegal dan perlu diberikan pemanggilan secara persuasif oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar dapat mengikuti proses dan ketentuan yang berlaku dalam pendaftarn organisasinya.

Keberadaan Ormas dapat menjadi sarana utama dalam menjalankan program yang ada dan bisa bekerjasama untuk membangun masyarakat. Ormas juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, namun perlu ditekankan Ormas tidak boleh membawa kepentingan politik atau kepentingan pribadi dalam organisasinya dengan memanfaatkan keberadaanya untuk menjadi bagian dari tindakan tindakan anarkis yang tidak sesuai dengan norma norma kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Setiap Ormas boleh melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lainnya serta pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasinya. Disamping itu juga setiap Ormas berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasinya.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada Ormas yang melanggar kewajibannya dan larangannya. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasive terlebih dahulu. Dan juga selain sanksi administratif ormas yang melanggar aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organsasi Kemasyarakatan pada 61 menyebutkan :

1. Sanksi adminstratif terdiri atas :

a. Peringatan tertulis
b. Penghentian kegiatan dan/atau
c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum

2. Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing selain dikenakan sanksi administratif juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan Ormas dalam mensupport kegiatannya tidak lebih dari ketersediaan anggaran yang dimilikinya, dan kebanyakan Ormas lebih mengharapkan anggaran yang dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Dan Ormas ormas yang mandiri akan lebih leluasa ketika mendapatkan anggarannya selain dari Pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organsasi Kemasyarakatan pada pasal 37 menyebutkan :

1. Keuangan Ormas dapat bersumber dari :
a. Iuran anggota
b. Bantuan/sumbangan masyarakat
c. Hasil usaha ormas
d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing
e. Kegiatan lain yang sah menuru hukum, dan/atau
f. Anggaran pendapatan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah
2. Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel
3. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan, Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kuailitas sumber daya manusia.

Pengutan kapasitas kelembagaan dapat berupa :
a. Penguatan manajemen organisasi
b. Penyediaan data dan informasi
c. Pengembangan kemitraan
d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan
e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi
f. Pemberian penghargaan
g. Penelitian dan pengembangan
Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pendidikan dan pelatihan
b. Pemagangan, dan/atau
c. kursus

Ormas memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan massa karena hanya Ormas dan LSM yang dapat diberikan ruang untuk membuat organisasinya melakukan tujuan yang diinginkan dalam organisasinya. Masih sangat hangat sekali ketika kita menyaksikan berita berita baik itu media cetak, online ataupun media elektronik seperti televisi ketika salah satu Ormas Islam yang mampu menggerakkan jutaan massanya untuk berkumpul di Jakarta dan dengan sukarela jutaan massa tersebut datang dari seluruh pelosok tanah air untuk menghadiri kegiatan Ormas yang ada.

Kehadiran Ormas juga sebagai pengontrol dari kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah supaya dapat memberikan masukan ataupun saran dalam setiap proses pembangunan yang ada, bukan malah sebaliknya selalu mengambil posisi berseberangan ketika munculnya suatu kepemimpinan baru yang tidak diharapkan kehadirannya. Semua kegiatan antara pemerintah, swasta, maupun Ormas dapat dikomunikasikan dengan baik untuk diselesaikan bersama apabila timbul masalah dari sebuah kebijakan yang ada.

Ormas harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tujuan pendirian Ormas tersebut, ketika ada kebijakan yang salah atau merugikan masyarakat umum Ormas bisa jadi corong utama dalam pengontrol kegiatan yang ada tentunya dengan langkah langkah yang bijak diluar kepentingan yang ada. Meskipun demikian ketika kita melihat dam membuka sejarah bangsa Indonesia justru Ormas lah yang lebih banyak berusaha dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia saat itu. Sekarang keberadaan Ormas masih tetap ada dan diberikan ruang untuk berkarya seluas-luasnya namun bisa jadi ada ketakutan bagi Ormas ormas lainnya untuk bersuara ketika melakukan kritik terhadap kebijakan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Setiap Ormas memiliki ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita cita Ormas tersebut yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Struktur kepengurusannya pun ada yang dari Pusat sampai di Daerah. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. Akan tetapi terkait eksistensi masing masing Ormas tergantung dari cara organisasi tersebut melakukan kegiatan dan aktifitasnya. Yang perlu menjjadi catatan penting bahwa keberadaan Ormas adalah murni tanpa tendensi atau kepentingan politik manapun supaya bisa menjadi corong terdepan dalam menjalankan tugas dan fungsninya untuk pembangunan masyaraka, bangsa, dan Negara kea rah yang lebih baik.

Kehadiran Ormas yang besar dengan kekuatan yang dimilikinya bisa menjadi boomerang apalagi salah digunakan dan keluar dari tujuan organisasi awalnya terbentuk, hal inilah yang tidak dibolehkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organsasi Kemasyarakatan pada 59 ayat (3) dan (4) menyebutkan :

Ayat (3) Ormas dilarang :

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan/atau
d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Ormas dilarang :

a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan seperatis atau organisasi terlarang
b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila
Mengingat akhir akhir ini kerap muncul gerakan separatis dari Organisasi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa maka tentu Pemerintah Pusat dalam hal ini akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi bagian dari Ormaspun tak perlu takut meski Ormas saat ini lebih identic dengan kegiatan kegiatan dilapangan seperti demonstrasi dan lain sebagainya yang penting masih dalam koridor yang baik dan benar serta tidak bersifat anarkis karena sejatinya Ormas diharapkan menjadi corong masyarakat dalam menyalurkan asprasinya.
Kesimpulan

1. Setiap Ormas baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilakukan pengawasan melalui Tim Terpadu yang dibentuk di masing masing tingkatan untuk memudahkan mengontrol setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas tersebut dan saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Kesbangpol masing masing daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sedang melakukan verifikasi setiap keberadaan Ormas untuk dilakukan pendataan di Pusat, yang mana hasil verifikasi nantinya menjadi acuan atas keberadaan Ormas tersebut. Disamping itu juga Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan terhadap keberlangsungan Ormas yang ada.

2. Ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hokum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hokum, bagi Ormas yang sudah memperoleh status badan hokum maka tidak memerlukan surat keterangan terdaftar cukup keterangan melapor terkait dengan keberadaannya. Bagi Ormas yang tidak berbadan hokum maka diwajibkan untuk membuat Surat Keterangan Terdaftar dengan syarat syarat yang berlaku. Untuk Ormas, LSM, dan Yayasan yang belum melakukan pendaftaran dilakukan pendataan sambil diberikan sosialisasi dan diberikan surat teguran bagi yang tidak mau mendaftar hingga keberadaan organisasinya dapat diberikan sanksi lainnya apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku

3. Keuangan atau pendanaan Ormas dapat bersumber dari iuran anggota atau pendapatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah tak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan yang ada pada Ormas. Dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat maka Ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada Publik secara berkala serta Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD/ART.

Referensi/Daftar Acuan

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

oleh : SYAIFULLAH, S.STP

Komentar

Komentar Anda

Berita Lainnya