Problem Orang Gila Ikut Nyoblos

Bukan hal mengada-ada dan mencari sensasi, manakala KPU berencana mengakomodasi pemilih disabilitas mental menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Alasannya sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, rekomendasi The Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan lain-lain. Substansi semua aturan/seruan tersebut untuk melindungi hak pilih setiap individu pada Pemilu tanpa dikriminasi atas nama etnis, agama, bahasa, dan sebagainya.

Bagi KPU, rencana atau kebijakan ini sekaligus sebagai jalan keluar atas ketentuan dalam UU Pemilu yang menyebutkan, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah kawin. Sementara pada Peraturan KPU (PKPU) No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019 Pasal 4 disebutkan, ‘tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya’.

Disabilitas mental atau istilah medisnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sendiri ada beberapa karakteristik, di antaranya schizophrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Selain jenis diabilitas lainnya yang sudah familiar, yakni: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan/atau disabilitas sensorik. Khusus terkait dengan skizofrenia, penyakit mental ini merupakan gangguan psikotik yang memiliki sifat dapat kambuh, menahun, dan bila kekambuhan semakin sering terjadi maka orang dengan skizofrenia (disingkat ODS) akan mengalami penurunan fungsi yang semakin berat. Saat sakit, gangguan yang dialami meliputi: Ganguan perasaan, gangguan perilaku, gangguan perasaaan, gangguaan pikiran dan gangguan motivasi dan neurokognitif.

Gejala-gejala pada gangguan skizofrenia sering mengakibatkan ODS tampil dalam kondisi gaduh gelisah hingga berisiko untuk melakukan kekerasan dan sulit dipahami sehingga sulit untuk dibantu. Kondisinya yang sering terlambat dikenali sehingga terkesan terjadi tiba-tiba, berpotensi untuk disalahartikan sebagai bagian dari proses budaya dan spiritual, dianggap kesurupan, kemasukan roh/jin, keberatan nama/ilmu, bahkan tidak jarang pula dianggap sakti oleh keluarga dan masyarakat. Berdasarkan buku konsesus penatalaksanaan gangguan skizoprenia (PDSKJI, 2011), gangguan jiwa dapat diklasifikasikan pada tiga fase yaitu: fase akut, fase stabilitas dan fase pemeliharaan.

Secara metodis mengakomodasi pemilih disabilitas mental di Pemilu 2019, dilansir dari AKURAT.co anggota KPU RI Hasyim Asyarie, diawali dengan cara semua potensi pemilih disabilitas termasuk disabilitas mental didata ke dalam daftar pemilih. Bagi disabilitas mental yang pada saat pendataan sedang ‘tidak sehat’, pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga, dokter atau tenaga medis yang merawat. Dalam perspektif hukum, masih menurut Hasyim, KPU menerapkan kebijakan pada tahap pemungutan suara bahwa hak pilih bagi disabilitas mental dapat digunakan sesuai rekomendasi dokter. Jika dokter menyatakan yang bersangkutan mampu memilih, maka hak pilih dapat digunakan. Sebaliknya, jika dokter menyatakan tidak mampu memilih, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan surat suara.

Batu krikil

Sepintas apa yang digambarkan oleh Hasyim Asyari sederhana dan agak mudah dalam melakukan pendataan dan pemberian hak pilih terhadap pemilih disabilitas mental. Namun dalam praktiknya tidak sesederhana dan semudah itu. Jangankan pemilih dengan ‘kelainan’ mental, pemilih yang normal saja tidak mudah untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit), pemutakhiran data, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) hinggga bermuara pada terwujudnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Jika mudah, tentu DPT tidak perlu harus dilakukan penundaan penetapan hingga beberapa kali.

Batu krikil dan kendala tersebut pertama kali sebenarnya dihadapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan penyediaan sumber data Pemilu, yang disebut dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Dalam DP4 yang diberikan Kemendagri kepada KPU, sudah tersedia data-data mengenai karakteristik pemilih disabilitas, antara lain cacat pisik, tunanetra, tunarungu, cacat mental/jiwa, cacat pisik dan mental, dan jenis catat lainnya.

Selanjutnya, DP4 disinkronisasi oleh KPU dengan data Pemilu/Pilkada terakhir untuk dilakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan cara door to door. Hasil Coklit Pantarlih ini selanjutnya diproses secara manual dan sistem (Sistem Informasi Data Pemilih) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Disinilah mulai sering muncul masalah, baik dari sisi jajaran KPU dengan Sidalihnya maupun dari sisi penyandang disabilitas mental. Bahkan tak jarang diselingi dengan ‘tudingan’ bahwa DP4 yang diberikan Kemendagri tidak clear atau tidak memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat.

Dari sisi jajaran KPU, sejumlah masalah yang muncul terkait data pemilih dari kalangan disabilitas terutama yang paling pelik terkait adanya kenyataan banyak pemilih disabilitas tidak memiliki e-KTP, baik penghuni Panti Sosial/Laras maupun yang non panti. Padahal syarat pemilih dimasukkan dalam DPT dan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus ada e-KTP. Andaikata pemilih disabilitas tersebut namanya terdapat dalam DPT namun tidak memiliki e-KTP, bakal mengalami kesulitan menyalurkan hak pilihnya di TPS. Terkait dengan hal ini, KPU harus menyiapkan piranti aturan dan mencari jalan keluar manakala hingga batas waktu yang diberikan pemerintah yakni Desember 2018, masih banyak pemilih, termasuk pemilih disabilitas tidak memiliki e-KTP.

Masalah lain yang tak kalah pelik adalah terkait pemilih disabilitas mental yang menghuni Panti Laras. Mereka ini pasti pada umumnya antara alamat yang tertera dalam e-KTP dengan alamat Pantinya berbeda. Sesuai dengan PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilu 2019, semua potensi pemilih, harus dicoklit oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan berkoordinasi dengan RT/RW ke setiap Pemilih (door to door). Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 dari PKPU No. 11/2018, pemilih disabilitas dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

PKPU juga mengharuskan, pemilih dalam DPTb harus melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Persoalannya, siapa atau pihak mana yang harus mengurus surat pindah memilih? Jika jawabannya adalah pihak pengelola Panti, hal ini harus segera disosialisasikan oleh KPU mengingat waktu yang disediakan untuk mengurus cukup lama, yakni: 30 hari. Persoalan kasuistik juga bisa muncul: bagaimana jika penghuni disabilitas baru menghuni Panti melewati batas waktu 30 hari. Apakah ada diskresi atau kemudahan? Tentu KPU harus memikirkan dan mencari jalan keluar atas kemungkinan terjadinya masalah ini.

Dari sisi jumlah, data pemilih disabilitas masih sangat beragam sehingga sulit untuk memastikan data mana yang paling valid dan layak dijadikan acuan utama. Data Riskesdas 2013 misalnya memunjukkan, prevalensi ganggunan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 12 %, dan di Kementerian Sosial (Kemsos) 6%. Sementara menurut KPU hanya 0,1%.

Pendataan dan Coklit terhadap kelompok masyarakat marjinal ini mempunyai sejumlah masalah. Diantaranya, basis pendataannya acapkali mengandalkan data-data dari instansi formal, khususnya Panti Laras. Padahal di luar itu, potensinya masih cukup besar. Yang menambah pelik masalah, karena tidak sedikit orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas tidak proaktif, menutup diri dan bahkan seperti menyembunyikan keberadaan penyandang disabilitas. Alasannya, sebagian karena karena merasa malu karena keterbukaan seperti itu sama saja membuka aib keluarga dan sebagian lagi karena faktor-faktor yang sifatnya politis, ekonomis, psikologis, dan sebagainya.

Soal rekomendasi dokter

Problem lain melibatkan pemilih disabilitas mental atau kadang disebut secara serampangan oleh sebagian orang dengan ‘pemilih gila’ dalam Pemilu terkait dengan teknis pengurusan surat keterangan dokter. Manakala KPU berencana menjadikan surat keterangan dokter sebagai syarat memberikan hak kepada pemilih disabilitas dalam menyalurkan aspirasi di TPS. Pertanyaannya: siapa atau pihak mana yang berkewajiban mengurus dan membiayai pengurusan surat keterangan bagi pemilih disabilitas mental? Apakah pemilih bersangkutan, keluarga pemilih, pemerintah, KPU, Pengelola/Kepala Panti, atau sejenisnya?

Yang jelas, jika pengurusan dan pembiayaan pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada pemilih disabilitas mental atau keluarganya, belum tentu secara finansial mereka mampu. Kalaupun secara finansial mampu, belum tentu mau. Sebagian mereka malah mungkin akan berfikir, buat apa susah-susah memeriksa kesehatan mental bagi pemilih disabilitas jika hasilnya positif. Bahkan jikapun hasilnya negatif dalam dalam arti sudah sembuh dari penyakit disabilitas mental yang berarti pula dapat mengukuti Pemilu, sebagian mereka mungkin akan tetap berfikir ulang dan agak skeptis untuk menyalurkan hak pilihnya di Pemilu.

Problem lain juga berpeluang muncul saat kegiatan pemungutan suara. Mengacu kepadabuku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih disabilitas diberikan perlakuan khusus, yakni: (1) Dilakukan pendampingan sampai ke bilik suara bagi pemilih yang tidak bisa berjalan, didampingi oleh seseorang yang ditunjuk. (2) Pendamping boleh mencobloskan salah satu paslon bagi pemilih yang tidak mempunyai tangan dan tuna netra, pendamping pemilih diperkenankan membantu untuk mencobloskan pasangan calon yang diinginkan oleh pemilih. 3. Menandatangani surat pernyataan Pendamping pemilih wajib menandatangani surat pernyataan pendamping.

Sejumlah masalah yang muncul disini diantaranya: pertama, apakah bagi pemilih disabilitas mental yang akan datang ke TPS harus membawa surat keterangan dokter yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah sembuh dari penyakit, selain formulir C6? Jika dibuat ketentuan semacam ini, mereka akan tambah berfikir seribu kali datang ke TPS. Tetapi jika hal tersebut tidak menjadi persyaratan untuk bisa memilih di TPS, buat apa KPU membuat rencana/kebijakan mensyaratkan pemilih disabilitas mental memeriksa kesehatan dokter?

Kedua, KPU harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilih disabilitas mental melakukan tindakan di luar kewajaran saat berada di TPS. Jangankan orang masih diragukan kesehatannya atau baru sembuh dari penyakit gangguan mental, pemilih yang normal saja tidak jarang membuat kegaduhan dan pelanggaran. Kemungkin gangguan yang ditimbulkan oleh penyandang disabilitas mental adalah sebagai berikut: menyampaikan secara terbuka pilihan politiknya di dalam maupun di luar TPS, mengganggu jalannya kegiatan pemungutan suara, membuat kegaduhan, keributan dan sebagainya.

SE dan SOP

Kita memberikan apresiasi dengan niat baik (political will) KPU mengakomodasi ‘pemilih gila’ yang sudah waras nyoblos di Pemilu dengan syarat sudah terbit surat keterangan dokter kompeten bagi yang bersangkutan. Tetapi tidak boleh berhenti sampai pada niat baik (political will) atau kebijakan. Melainkan harus ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dalam bentuk pembuatan PKPU. Kalau sudah ada dalam bentuk PKPU atau Perbawaslu, perlu dilakukan penyempurnaan dalam bentuk Surat Edaran (SE), Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pemilih disabilitas, khususnya pemilih disabilitas mental dari mulai pendataan hingga saat pemungutan suara.

Selanjutnya, SE atau SOP tersebut disosialisasikan kepada Penyelenggara Pemilu di level bawah, seperti KPPS atau Pengawas TPS (PTPS), serta saksi dari partai politik dan pemantau Pemilu. Tidak cukup hanya SE dan SOP, koordinasi antara ketiga pihak tersebut penting dilakukan. Termasuk dengan aparat keamanan dalam (tergabung dalam petugas KPPS) maupun luar (kepolisian) saat hari pemungutan suara. Bahkan disarankan sebelumnya perlu ada simulasi menghadapi problem dan gangguan ‘orang gila’ di TPS. Tujuannya agar terwujud kesamaan pemahaman terhadaap definisi pemilih disabilitas mental, teknis penggunaan hak pilih di TPS serta mengatasinya jika terjadi atau muncul hal-hal yang tidak diinginkan.

Beri Komentar Di Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *