Pembubaran PT DMB Jadi Perdebatan Kalangan DPRD NTB

KMCNews, Mataram – Pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) saat sekarang berujung polemik. Perusahaan yang dahulu memiliki saham di PT NNT, salah satu perusahaan tambang emas di Sumbawa ini, yakni 40 % saham milik Pemprov NTB, 20 % milik Pemkab Sumbawa, dan 40 % milik Pemkab KSB, kabarnya telah dibubarkan melalui momentum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 21 Agustus 2018 lalu.

Formalitas pembubaran ini pun dipertanyakan oleh sejumlah kalangan anggota DPRD NTB, karena kabarnya pasca permintaan surat pembubaran oleh Pemprov NTB melalui Sekda ke Kemenkumham RI, pihak Kemenkumham RI menolak membubarkan karena atas rekomendasi Kemenkumham RI, pembubaran PT DMB ini harus disertai dengan rekomendasi persetujuan DPRD NTB sesuai dengan Perda Nomor 04 Tahun 2010 tentang PT DMB, khususnya klausul pasal 34 ayat 1 yang menegaskan “Penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS LB setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD NTB dan ditetapkan dengan Perda.

“Tapi ini terbalik, mereka melakukan RUPS Pembubaran terlebih dahulu baru menyurati lembaga Dewan untuk meminta persetujuan. Semestinya ajukan dulu surat persetujuan permintaan pembubaran terlebih dahulu ke lembaga dewan baru setelah dewan setujui, maka bisa dilaksanakan RUPS.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat TGH Hazmi Hamzar meminta dewan mengembalikan keputusan pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) kepada gubernur menyusul berlarut-larutnya pembahasan rencana perusahaan daerah tersebut.

“Kalau kita tidak rapat-rapat untuk membahas ini, ngapain. Lebih baik kembalikan saja kepada gubernur,” ujarnya di Mataram, Rabu (26/12).

Hazmi menegaskan, mestinya DPRD mengambil sikap tegas terkait rencana pembubaran tersebut. Apakah diputus melalui rapat paripurna atau hanya cukup melalui rapat pimpinan secara lengkap.

“Apalagi yang kita harus tunggu. Tinggal disepakati setuju atau tidak. Ketimbang ini dibiarkan berlarut-larut. Nanti malah timbul fitnah-fitnah dari eksekutif,” tegas politisi PPP tersebut.

Namun demikian, Hazmi, juga memperingatkan eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk tidak hanya mendesak DPRD menyetujui pembubaran PT DMB. Sebab, dalam surat yang dikirimkan Gubernur NTB kepada DPRD tidak disertai dokumen secara lengkap alasan atau pertimbangan pembubaran perusahaan daerah yang pernah memiliki saham di perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) itu.

“Ini lucu, kita diminta persetujuan pembubaran PT DMB, tapi sedikit pun tidak ada dokumen yang menyertai. Jadi apa yang harus juga kita setujui atau tidak setujui, kalau begitu,” ketusnya.

Meski begitu, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Maraqit Ta’limat, Mamben, Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ini, berharap agar DPRD mengembalikan saja surat permintaan Gubernur NTB tersebut, sehingga gubernur juga mengkaji dan mempelajari persoalan yang selama ini terjadi DMB.

“Jangan dia (gubernur, red) asal teken saja juga. Kelihatan, dia ini asal teken pada awalnya. Kita khawatir setelah nanti kita tandatangan, kemudian dia pura-pura tidak tahu. Walaupun kita yakin gubernur itu sebetulnya tahu apa masalahnya,” katanya.

Sebelumnya, pada rapat paripurna Laporan Kajian Komisi III DPRD NTB Selasa siang (18/12) berjalan alot. Bahkan, diwarnai hujan intrupsi.

Instrupsi datang dari anggota DPRD NTB yang berdampak terhadap tidak adanya kesepakan terhadap tindak lanjut pembubaran PT DMB yang diusulkan pihak eksekutif.

Raden Nuna Abriadi Fraksi PDI Perjuangan dalam instrupsinya menyebutkan, pembubaran PT DMB dilakukan melalui sidang paripurna dengan tata tertib. Hal itu sesuai dengan pembentukannya yang dilakukan melalui paripurna.

“Tidak ujuk-ujuk kemudian menugaskan Komisi III untuk mengkaji. Kenapa tidak disampaikan dulu melalui sidang paripurna oleh pemerintah daerah. Kemudian kita putuskan secara bersama-sama apakah kita menunjuk Komisi III, apakah cukup Bapemperda ataukah kemudian melalui mekanisme pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB Haji Johan Rosihan menyebutkan, hingga semalam pihaknya tidak memperoleh disposisi dari pimpinan untuk melakukan kajian sebab tujuan dari surat Gubernur NTB ditujukan ke Ketua DPRD NTB.

Untuk itulah pihaknya meminta kepada unsur pimpinan DPRD NTB agar memberikan surat perintah melakukan kajian sehingga hasilnya dapat segera di sampaikan.

Menurut Johan Rosihan, dalam melakukan kajian maupun lainnya berkenaan dengan dokumen pembubaran PT DMB, Komisi III tidak bisa bekerja sendiri.

Karenanya, ia meminta kepada Ketua DPRD NTB agar memberikan kewenangan kepada Komisi I sehingga kajiannya lebih optimal.

“Karena sebagian besar persoalan ini ada pada pertimbangan hukum sehingga pimpinan memberikan disposisi kepada pimpinan Komisi I DPRD NTB,” ucapnya.

Johan Rosihan mengaku, keterlibatan Komisi I dalam kajian secara menyeluruh terhadap dokumen pembubaran PT DMB sangat penting.

“Pengkajian yang sinergis ini sangat tepat untuk menghindari persoalan di kemudian hari yang dapat masuk ranah hukum,” katanya. (K D)

Beri Komentar Di Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *